Tahun Baru, Korupsi Lama

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipimpin Denny Indrayana mengeluarkan laporan akhir tahun tentang korupsi di tanah air. PUKAT Korupsi UGM menyimpulkan pelaku korupsi terbanyak di tahun 2007 adalah kepala daerah dengan modus penyelewengan dana, melalui mark-up dan lain sebagainya, serta melalui pembuatan berbagai pos anggaran fiktif yang bersumber dari APBD, sebagian dari APBN.

Masih segar dalam ingatan kita, seorang pimpro di Disperindag Kota Surakarta diseret ke ranah hukum karena disangka mengeluarkan anggaran daerah untuk perjalanan dinas.Nyatanya perjalanan itu tak pernah terjadi alias fiktif. Begitupula sejumlah fakta di lapangan banyak ditemukan “sunatan” dalam realisasi berbagai proyek di daerah, baik dalam skala besar maupun kecil, dimana hampir seluruh atau sebagian besar “sunatan” itu mengalir ke kantong sang kepala daerah.

Fakta diatas menunjukkan bahwa kepala daerah sulit untuk steril dari perilaku korupsi. Selain itu ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa kepala daerah menduduki peringkat teratas dalam pemberantasan korupsi 2007. Pertama : karena penegakan hukum di republik ini masih tebang pilih. Elit pusat sulit disentuh oleh penegakan hukum. Dalam periode kepemimpinan SBY-JK belum ada satupun menteri atau pejabat setingkatnya yang diseret secara serius ke ranah hukum dengan alasan korupsi. Kasus Yusril maupun Hamid Awaluddin yang mulanya di reshufle karena dugaan terlibat korupsi sampai sekarang kasusnya masih mengawang, bahkan semakin kabur. Tebang pilih penanganan kasus korupsi itupula yang mengakibatkan sasaran tembak aparat penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan termasuk KPK diarahkan ke daerah  Di daerah tentu saja sasaran paling awal diarahkan ke kepala daerah sebagai pemegang otoritas pemerintahan tertinggi. Kepala Daerah bukan hanya memiliki potensi korupsi biasa (convencionally  corruption), namun juga korupsi yang lahir akibat kesalahan kebijakan yang ia keluarkan (discretionary corruption).

Kedua            : Sebagai konsekwensi dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan besar kepada daerah, maka korupsi di daerah-pun semakin menjamur. Di era ini tak sedikit daerah yang memiliki PAD hingga trilyunan rupiah. Uang sebanyak itu, jika tidak dikelola dengan arah dan tujuan pencapaian pembangunan yang jelas, maka akan semakin mempertebal “kantong” elit-elit pemerintahan daerah, termasuk kepala daerah. Efek lain dari keadaan ini adalah, elit-elit daerah miskin (baca: PAD rendah) cenderung ikut-ikutan dengan gaya elit daerah yang kaya. Alhasil satu-satunya cara instant untuk menyamakan “gaya” itu adalah dengan korupsi.

Ketiga : Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah juga merupakan hasil dari sistem Pilkada yang cenderung corang-maring, contohnya ; aturan mengenai kampanye sampai sejauh ini masih multi tafsir perihal tahapan mana yang disebut kampanye?. Apakah tahapan kampanye hanya sebatas 14 hari sebagaimana diatur dalam UU, atau tahapan kampanye adalah dimana setiap/beberapa calon mulai mensosialisasikan diri dengan berbagai cara atau atribut?. Jika kampanye dimaknai sebagai waktu yang diberikan UU ansich, maka kita akan menemukan waktu kosong tanpa pengawasan. Pasalnya  Panwas Pilkada baru dibentuk beberapa bulan menjelang pilkada, padahal riil “kampanye” terjadi 1-2 tahun sebelum hari H pilkada itu melalui pembagian berbagai atribut dan kunjungan sang calon ke berbagai aras masyarakat. Ketiadaan larangan dan sangsi yang tegas atas “kampanye” yang berlangsung 1-2 tahun sebelumnya tersebut, membuat setiap kandidat melakukannya dengan mengeluarkan cost yang tinggi. Cost ini pasti ingin dikembalikan oleh setiap kandidat terpilih. “Pengembalian” ini hanya memungkinkan dilakukan dengan cara koruptif, sebab gaji dan penghasilan halal kepala daerah tak mampu menutupinya.

Keempat ; Pengawasan yang lemah terjadi dalam tatakelola pemerintahan kita, termasuk di daerah. Pengawasan intern yang dilakukan oleh DPRD dan Bawasda sulit dipercaya, lantaran kedua lembaga tersebut memiliki “interest” yang jelas dengan kepala daerah. Bawasda misalnya, tidak mungkin akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kepala daerah, sebab mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah tersebut. Bagaimana mungkin seorang anak dituntut mengawasi ayahnya dengan tegas. Sehingga kedepan perlu digagas pembentukan lembaga pengawasan yang berbasis publik, seperti komisi ombudsman daerah yang dipraktekkan beberapa propinsi dan/atau kabupaten/kota.

***

Jika keempat hal tersebut diatas tak segera dibenahi dan diinsafi, maka tahun 2008 akan menghasilkan korupsi dan capaian pemberantasan korupsi yang sama dengan tahun 2007. Tahun 2008 tak akan memiliki makna tersendiri dalam penegakan hukum, utamanya perihal korupsi. Sebab tahun baru ini kita tetap digerogoti dengan korupsi lama. Selamat tahun baru 2008 ! Salam dari Malaysia.

(dimuat di Harian Banjarmasin Post)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s