Selamat Datang Calon Independen

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan tentang diperbolehkannya calon diluar parpol (baca; calon independen) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) kedepan. Putusan MK tersebut didasari bahwa aturan yang ada dalam UU No. 32/2004 yang hanya memperkenankan pencalonan melalui parpol sebagai satu-satunya “pintu” pencalonan dalam pilkada sebagaimana yang terjadi selama ini bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), utamanya perihal persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Putusan MK tersebut juga semakin mempertegas posisi parpol dalam ranah hukum ketatanegaraan. Parpol adalah bagian dari inprastruktur kenegaraan, sehingga pada tempatnyalah ia diletakkan sejajar dengan inprastruktur kenegaraan lain, seperti : LSM, Pers, OKP, dan berbagai kelompok di masyarakat lainnya. Melalui putusan MK ini, dominasi parpol dieliminir dan meletakkan kembali posisi parpol pada khittah yang sesungguhnya.

Menguji Parpol

Selama puluhan tahun parpol di republik ini berada pada posisi superior dibanding inprastruktur kenegaraan lainnya. Parpol yang dominan, bukan hanya diciptakan oleh budaya politik dan ketatanegaraan kita yang tak terlalu memberi ruang pada inprastruktur kenegaraan lain dalam berbagai momentum politik ketatanegaraan. Beberapa perangkat hukum-pun menempatkan parpol pada posisi tersebut. Dalam kontek pilkada misalnya, baik berdasarkan UU No.5/1974, UU 22/1999 dan terakhir UU No.32/2004, parpol menjadi satu-satunya saluran untuk mencalonkan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Dalam situasi demikian, dimungkinkannya calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari luar parpol sesungguhnya merupakan ujian yang sangat besar bagi parpol detik ini. Secara psikologis wajar jika parpol merasa terganggu eksestensinya, lantaran parpol kedepan tidak menjadi factor penentu dalam proses pencalonan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Kedepan Palui, Garbus, Utuh Amak, Ali, Azkya dan seluruh warganegara lainnya yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dapat menjadi calon bupati, walikota dan/atau gubernur, tanpa harus melalui proses seleksi ala parpol yang terkadang “sangat gaib” dan sarat dengan muatan kolutif, korutif dan sangat pragmatis.

Merancang Aturan Hukum

Bagaimanapun Putusan MK perihal diperbolehkannya calon independen pada pilkada mendatang membutuhkan aturan hukum, baik berupa UU tentang Pilkada yang baru, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dalam aturan hukum yang baru tersebut hendaknya diatur beberapa hal terkait calon independen tersebut. Pertama : Tafsir mengenai calon independen. Apakah yang dimaksud dengan calon independen sama dengan calon perseorangan atau calon yang diusung oleh inpra struktur kenegaraan lain di luar parpol. Idealnya kedua tafsir tersebut dapat digunakan dalam mekanisme pencalonan calon independen dalam pilkada kedepan.Hal ini didasari atas pentingnya adanya perlakuan yang sama antara inpra struktur kenegaraan yang satu dengan yang lain. Jika parpol memiliki hak untuk mencalonkan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, maka idealnya OKP, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan. Gagasan ini memang rentan terhadap kritik, sebab “disinyalir” akan menyeret OKP dan organisasi lainnya ke ranah politik praktis.

Kedua : Persyaratan pencalonan dari jalur independen, hal ini terkait dengan bagaimana mekanisme pencalonan calon diluar parpol. Jika pencalonan melalui parpol dipersyaratkan meengantongi suara minimal 15% dari jumlah pemilih, maka idealnya calon independen juga diberikan persyaratan demikian, hanya saja minimal suara yang dikantongi tidaklah sebesar yang dipersyaratkan untuk parpol. Sebagai contoh sebagaimana disampaikan Jimly Ashidiqie begitu putusan MK dibacakan. Jimly mengusulkan persyaratan calon independen untuk ikut pilkada minimal mengantongi 3% suara yang dibuktikan melalui pengumpulan KTP sebagaimana yang diberlakukan di Aceh pada pilkada yang lalu.

Ketiga : Perlu dibuat mekanisme yang meminimalisir hadirnya politik uang. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap proses pilkada yang menghadirkan calon independen kedepan. Sebab, jika hal ini tidak dilakukan, hadirnya calon independen hanya akan mengulang ritual politik uang dalam setiap pilkada di negeri ini. Politik uang yang sangat memungkinkan muncul dalam proses pencalonan calon independen adalah pada saat pengambilan KTP dari masyarakat sebagai syarat dukungan awal, dan pada saat pemilihan itu sendiri melalui berbagai varian politik uang, mulai dari pemberian gula, the, beras, sarung sampai dengan uang itu sendiri.

Berbagai persoalan tersebut harus diantisipasi sebelum dikeluarkannya UU atau Perppu yang mengatur tentang calon independen ini dalam rangkaian pilkada mendatang, sebab jika tidak kehadiran calon independen hanya kan menjadi masalah baru dalam ranah politik ketatanegaraan kita. Selamat datang calon independen !!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s