Putusan MA dan Petaka Pilkada

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan satu putusan yang cukup mengundang polemik, setidaknya dikalangan pemerhati politik dan ketatanegaraan. Putusan MA tersebut berisi pencabutan Pasal 40 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 40 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 tersebut mengatur tentang kewajiban bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada saat yang bersangkutan menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan di daerah lain oleh PP tersebut adalah Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan (oleh partai politik atau gabungan partai politik) dalam daerah yang berbeda dalam satu provinsi maupun antar provinsi untuk jabatan yang sama, maupun jabatan yang berbeda.

Dengan adanya putusan MA tersebut, detik ini seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, jika ia ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diluar daerah dimana ia sedang menjabat.

Seorang Bupati di Kabupaten A misalnya, tak perlu mengundurkan diri jika ia ingin menjadi Walikota di Kota B, Begitupula seorang Walikota A tak perlu mengundurkan diri, jika ia ingin menjadi calon Gubernur ataupun calon Wakil Gubernur, sepanjang jabatan yang ia emban belum habis masa jabatannya.

Ke-mandeg-an “Ruling Elite”

Putusan MA tersebut berimplikasi cukup besar terhadap pelaksanaan pilkada yang berlangsung saat ini. Pilkada yang dilangsungkan sebagai implementasi dari demokrasi, yaitu pilkada yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi sebagai penentu pilihan, serta pilkada yang memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk dipilih sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah secara langsung, jujur, adil, bebas dan rahasia.

Putusan MA tersebut memberikan implikasi yang kurang positif terhadap pelaksanaan pilkada kedepan. Ada beberapa argumen yang dapat diajukan:

Pertama : Pilkada yang diikuti oleh Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah yang masih aktif, kendati berada diluar wilayah yang bersangkutan akan berimplikasi pada terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan (detournament de pouvoar) oleh Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah tersebut.

Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat terjadi mulai dari pengerahan aparat birokrasi yang ada dibawahnya sampai dengan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan Pilkada di daerah lain tersebut. Pengerahan aparat birokrasi mungkin akan sangat sulit dilakukan, jika daerah yang akan diikuti secara geografis letaknya jauh dari daerah dimana sang calon menjadi kepala daerah. Tetapi dalam kasus seorang Walikota/Bupati yang masih aktif, namun hendak menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, bukankah pengerahan aparat birokrasi menjadi sangat signifkan untuk meraup dukungan, sekaligus sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua : Keikutsertaan seorang Kepala Daerah, maupun Wakil Kepala Daerah dalam pilkada akan berakibat pada terbengkalainya tugas dan kewajibannya selaku kepala eksekutif di daerah. Tak dapat dipungkiri proses menjelang pilkada cukup menguras energi bagi siapapun orangnya yang menjadi kandidat, tak terkecuali seseorang yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah. Terbengkalainya tugas dan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah bukan tidak mungkin juga diikuti oleh terbengkalainya tugas aparat birokrasi lainnya, yang turut sibuk mendukung kepala daerahnya untuk mengikuti pilkada. Akhir dari proses ini adalah terabaikannya kewajiban untuk melayani rakyat, akibat syahwat politik yang tak terkendali.

Ketiga : Dibukanya peluang bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih aktif untuk mengikuti pilkada di daerah lain berdampak pada ke-mandeg-an ruling elite (baca;perputaran elit) di daerah. Jabatan semacam Bupati, Wakil Bupati, Walikota, maupun Gubernur adalah posisi elit yang diincar banyak kalangan di daerah.

Dalam kajian ketatanegaraan, suatu kekuasaan akan baik jika didalamnya terdapat rotasi kekuasaan yang terbuka, serta menjauhkan diri dari sifat kekuasaan yang absolut.

Kekuasaan yang absolut bukan hanya dapat dilihat dari sifat kekuasaan yang cenderung memaksakan kehendak, tetapi juga dapat dilihat dari mandeg-nya rotasi kekuasaan. Jika ada suatu kekuasaan yang dikuasai oleh seseorang dalam kurun waktu yang lama, maka kekuasaan itu adalah kekuasaan absolut. Begitupula, jika rotasi kekuasaan hanya diisi oleh segelintir orang, maka rotasi kekuasaan tersebut dapat pula disebut absolut.

Dibolehkannya Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk menjadi calon di daerah lain, akan berakibat pada mandeg-nya ruling elite di daerah, sebab elite di daerah hanya akan diisi oleh orang-orang yang selama ini telah menjadi elit. Perputaran/siklus politik dari kelompok bawah maupun menengah menjadi elit akan berlangsung lama akibat kemandeg-an ruling elite tadi. Jelas ini adalah gambaran dari corak kekuasaan absolut.

UU Pilkada Baru

Berbagai implikasi negatif dari Putusan MA terhadap pelaksanaan pilkada tersebut harus disikapi secara serius dan mendesak, sebab jika dibiarkan, bukan tidak mungkin berbagi kekhawatiran diatas akan menemukan jawabannya pada pilkada-pilkada yang akan datang.

Salah satu terobosan yuridis yang dapat ditempuh dalam menjawab putusan MA tersebut adalah pennyusunan UU Pilkada yang baru yang memberikan aturan yang tegas bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri di daerah lain untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan mundur dari jabatan tersebut selambat-lambatnya dilakukan pada saat pendaftaran sebagai calon Kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah.

Pembentukan UU Pilkada yang baru tersebut secara yuridis dapat mengeliminir Putusan MA terhadap Pasal 40 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 dimaksud, sebab dalam kaca mata yuridis peraturan yang lebih tinggi dapat menggeser peraturan dibawahnya, Lex Superior Derogat Lex Inperior.

Berdasarkan UU No.10/2004 tentang hirarki perundang-undangan, UU berada setingkat diatas PP. Artinya dengan diterbitkannya UU, maka aturan yang ada pada PP tersebut secara otomatis tergeser.

Pembentukan UU Pilkada yang baru adalah jalan agar petaka Pilkada tak berlangsung lama.

(Pernah dipublikasi pada Harian Radar Banjarmasin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s