Orang Miskin Dilarang Jadi Presiden

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Satu minggu terakhir pemberitaan diberbagai media diwarnai oleh kasus dana non budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang melibatkan Rokhmin Dahuri. Dana nonbudgeter DKP tersebut, konon mengalir ke berbagai pihak, termasuk para calon presiden (capres) pada Pemilu 2004 yang lalu.

Tak sedikit para mantan capres yang tak mengakui menerima dana dari DKP tersebut, namun ada juga yang mengakuinya. Adalah Amien Rais, orang yang pertama kali mengakui hal itu secara terbuka, bahkan Amien membuka wacana baru bahwa, beberapa capres pada pemilu 2004 juga menerima sejumlah dana dari luar negeri.

 

Melihat Kembali UU Pilpres

 

Kasus dana DKP yang ”melibatkan” para capres di pemilu lalu, membuat kasus ini bukan hanya menjadi kasus hukum, namun juga kasus politik yang dapat menjadi blunder bagi banyak pihak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya telah memberikan batasan perihal dana kampanye. Jika benar beberapa capres menerima dana dari DKP yang notabene adalah bagian dari pemerintah, maka capres dimaksud jelas melanggar larangan perihal dana kampenye sebagaimana ditegaskan dalam pasal 45 UU 23/2003 ini. Pasal 45 tersebut menegaskan bahwa : Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari : (a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; (b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; (c) pemerintah, BUMN dan BUMD.

Ketentuan diatas juga menegaskan bahwa tidak dibenarkan seorang capres dan/atau cawapres menerima bantuan dari luar negeri, baik dari pemerintah maupun lembaga swasta dan perorangan dari luar negeri sebagaimana ”nyayian” Amien Rais atas capres yang lain.

Bagaimana jika para capres pada pemilu 2004 menganggap bahwa dana yang diberikan Rokhmin adalah milik pribadi, bukan milik DKP ?, jika itu yang dijadikan dalil, maka hal tersebut juga merupakan satu bentuk pelanggaran atas UU ini. Sebagaimana diberitakan, hampir semua capres menerima dana lebih dari Rp.100 juta, padahal didalam UU Pilpres sumbangan yang dapat diberikan oleh perorangan kepada capres tidak boleh melebihi Rp.100 juta (Vide pasal 43 ayat (3)).

 

Presiden Kaya

 

Aliran dana DKP kepada sejumlah capres pada pemilu 2004 harus diselesaikan secara hukum, tanpa harus memandang siapa dan jabatan apa yang ada dibelakang para mantan capres itu. Dalam kontek yang lain, mengalirnya dana DKP ke sejumlah capres sesungguhnya memberikan sinyal bahwa : Pertama : Pelaggaran pemilu, utamanya perihal dana pemilu ”kemungkinan besar” terjadi pada pemilu presiden 2004 yang lalu, namun pelanggaran ini tak dapat ditindak lanjuti oleh Panwas, maupun KPU untuk menganulir calon presiden. Pasalnya pembuktian terhadap sejumlah aliran dana, baik dari pribadi, maupun institusi (termasuk pemerintah) kepada para capres sangat sulit dibuktikan. Kedua ; realitas politik di Indonesia menunjukan, bahwa kampanye untuk memperebutkan jabatan publik semacam presiden, gubernur dan bupati membutuhkan political cost yang tak sedikit. Sehingga ”bantuan” dari berbagai pihak dalam jumlah yang tak sedikit mutlak dibutuhkan.

Ketiga : Bagaimanapun politik sangat sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga jabatan politik apapun, termasuk presiden sesungguhnya diikuti oleh berbagai kepentingan, bukan hanya dari kelompoknya, melainkan juga dari kelompok lain. Kasus DKP membuktikan aliran dana dari satu orang/lembaga bukan hanya diberikan untuk satu capres tertentu, melainkan mengalir ke hampir semua capres kala itu. Pemberian dana kepada para capres itu dapat dianalisa sebagai bagian dari ”pengamanan” kepentingan kepada siapapun yang kelak akan menjadi Presiden.

Ketiga alasan diatas mengisyaratkan bahwa untuk menduduki jabatan politik di republik ini, seseorang harus memiliki kekuatan finansial yang kuat. Bagaimana tidak, hanya seseorang yang kuat secara finansial lah yang dapat mendanai biaya kampanye, tanpa menerima sumbangan dari pihak lain dalam jumlah yang besar. Jika demikian, pemegang jabatan-jabatan politik hanya akan diisi oleh orang-orang kaya.

Detik ini RUU Pilpres sebagai bagian dari Paket RUU Politik akan dibahas oleh DPR-RI. Dalam UU yang akan datang diharapkan dapat secara tegas diatur perihal dana kampanye, sumber, serta besar dana yang dapat disumbangkan untuk para capres. Aturan yang lebih longgar perihal besar sumbangan dana kepada para capres untuk menjawab realitas pemilu di negeri ini. Aturan tersebut tentu harus diikuti oleh sistem pengawasan yang lebih ketat, serta akuntabel, trmasuk sanksi dan prosedure penerapan sanksi yang lebih tegas. Rumusan demikian bisa jadi akan menjadi salah satu solusi agar orang miskin tidak dilarang jadi Presiden !!

 

(Dimuat pada Harian Banjarmasin Post dan diakses oleh banyak web dan blog lain)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s