Korupsi Kuadrat

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Minggu-minggu terakhir kita digemparkan oleh berita adanya pemerasan pihak kejaksaan negeri kota Surakarta kepada salah seorang pimpinan proyek pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta. Atas pemerasan tersebut sang pimpro melaporkan ulah “jaksa nakal” kepada Jaksa Agung, Hendarman Supandji. Tak lama berselang, muncul lagi laporan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan yang lain di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Oknum Jaksa tersebut memeras 13 Kepala Sekolah yang diduga terlibat korupsi.

Kedua kejadian tersebut seakan mengungkap tabir hitam dunia penegakan hukum di tanah air, sekaligus semakin mempertegas bahwa indikasi mafia peradilan, termasuk kejaksaan di dalamnya bukanlah sinyalemen semata. Kedua kejadian tersebut juga memberikan isyarat kepada kita bahwa, Pertama : korupsi di republik ini masih merajalela dan menggrogoti bukan hanya unsur-unsur elit pemerintahan di tingkat pusat, namun juga, seiring dengan otonomi daerah, korupsi menular hingga ke unsur-unsur paling ujung dari pemerintahan tersebut di daerah-daerah. Bagaimananpun, korupsi yang menjalar ke daerah sebagai konsekwensi dari diberlakukannya otonomi daerah harus segera dipangkas. Sebab, jika korupsi terus merajalela, maka pemberdayaan daerah sebagaimana tujuan awal diberlalkukannya otonomi daerah takkan pernah tercapai. Laporan terakhir yang dikeluarkan Tranperency International (TI) tentang Indeks Persepsi Korupsi menempatkan Indonesia pada peringkat lima besar negara terkorup di dunia. Pada tahun 2005 lembaga bernama PERC (Political and Economy Risk Consultacy) juga melakukan survei terhadap 1.000 pengusaha ekspatriat yang bekerja di 12 negara di Asia. Hasilnya, skor 9,92 (skala 0-10) menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.

Kedua : Di republik ini, tren korupsi masih didominasi oleh perilaku penyilapan keuangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD). Kwik Kian Gie menyatakan bahwa kebocoran APBN mencapai 40%. Sementara itu, hasil penelitian kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam kesepakatan Country Procerement Assesment Report (CPAR) 2001, menyimpulkan bahwa tingkat kebocoran mencapai 10-15%. Tren korupsi lain yang juga merugikan anggaran negara adalah merajalelanya realisasi program fiktif yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Sebagai contoh, pengungkapan kasus korupsi berupa adanya data realisasi perjalanan dinas dengan anggaran hingga ratusan juta rupiah di Kota Surakarta sebagaimana disebutkan diatas, padahal perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Ketiga : Perilaku korupsi sangat sulit untuk diamputasi oleh aparat penegak hukum kita, lantaran penyelesaian berbagai kasus korupsi sering kali juga dilakukan dengan cara-cara yang korup pula melalui para aparat tersebut. Laporan pimpro pada Disperindag Kota Surakarta bisa jadi hanyalah puncak gunung es yang selama ini belum mengemuka. Jika penyelesaian kasus-kasus korupsi dapat diselesaikan dengan korupsi pula, baik berupa pemberian fee atau apapun kepada pihak penegak hukum, maka inilah titik nadir dari niat kita melaksanakan pemberantasan korupsi, karena detik ini korupsi telah berlipat ganda menjadi korupsi kuadrat.

Korupsi yang seharusnya dibasmi dengan berbagai senyawa anti korupsi, berupa moralitas, integritas dan komitmen kita semua, terutama aparat hukum, detik ini malah disuburkan dengan semakin rendahnya kualitas, moralitas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi tersebut oleh aparat penegak hukum.

Berharap pada elit ?

Perilaku aparat pengak hukum yang cenderung korup dalam pemberantasan korupsi adalah masalah akut yang sulit ditangani. Masalah ini akan dapat diurai secara perlahan jika ada keberanian elit kita, utamanya pemegang tumpu kekuasaan untuk menjadikan korupsi sebagai agenda utama pencapaian kekuasaannya.

Perilaku jaksa ’nakal” di Surakarta atau di Jawa Barat yang berani memeras tersangka kasus-kasus korupsi akan mudah ditangani, jika Jaksa Agung, terlebih Presiden memberikan perhatian dan tindakan serius kepada aparat dibawahnya. Sayangnya, detik ini pemberantasan korupsi yang berakar pada lembaga-lembaga penegak hukum masih belum menunjukan agenda yang jelas, bahkan terdapat banyak kecenderungan terjadi main mata antara pemegang kuasa, baik di pusat, maupun di daerah dengan aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik yang masih aktif, seperti menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota hampir-hampir tak pernah berhasil ditangani oleh kepolisian, maupun kejaksaan.

Di daerah keadaannya semakin delematis, dimana antara kepala daerah dan pimpinan penegak hukum,seperti komandan polisi, kepala kejaksaan dan ketua pengadilan duduk dalam satu meja bernama Muspida. Muspida inilah yang sangat rentan melunturkan senyawa anti korupsi, sekaligus membuka peluang lebar meneruskan sebuah tradisi bernama korupsi kuadrat. Jika penegakan kasus-kasus korupsi di republik ini hanya dapat diselesaikan dengan cara-cara korutif pula, lalu apa kata dunia ??

(Pernah dimuat di Harian Banjarmasin Post)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s