Kelaparan di Kampung Petani

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Beberapa hari lalu di sebuah acara bertempat di hotel berbintang empat di Banjarmasin, seorang pejabat propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kala itu mewakili Gubernur Kalsel menyebutkan jumlah penduduk miskin di propinsi ini sebanyak 971.000 orang atau setara dengan 31,22% dari seluruh penduduk propinsi ini.

Angka kemiskinan yang disebutkan pejabat tersebut membuat saya dan beberapa rekan yang hadir dalam seminar tersebut mengelus dada lantaran disaat yang bersamaan dipresentasikan perihal kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalsel yang telah diekploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar, utamanya di sektor pertambangan. Hal ini diperparah dengan data indek pembangunan manusia (IPM) yang dikeluarkan BPS pada 2007. Data itu menempatkan indek pembangunan manusia di Kalsel menempati urutan ke-26 dari 33 propinsi di Indonesia. Sebagai perbandingan propinsi Kalteng berada di posisi ke-5 dan Kaltim diposisi ke-6. IPM disusun dengan memperhatikan tiga hal, yakni, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan indeks daya beli penduduk disetiap propinsi.

data-data tersebut membuat kita bertanya, mengapa kita tak tersejahterakan oleh limpahan SDA yang tersemanyam di perut bumi Kalsel?. Kita bak (terus) kelaparan di tengah kampung petani. Satu pertanyaan yang tak pernah menemukan jawabannya sampai dengan 57 tahun usia propinsi ini. Inilah pekerjaan rumah (PR) terbesar kita pada saat ini, termasuk pimpinan daerah yang telah diberikan amanah langsung oleh rakyat Kalsel pada Pilkada 2005 lalu.

Menata Kebijakan

Tidak adanya korelasi positif antara potensi dan kekayaan SDA Kalsel dengan kesejahteraan manusianya adalah persoalan akut yang harus segera diselesaikan. Pola penyelesaian masalah ini sangat tergantung pada sejauhmana pemerintah daerah dibawah komando pimpinan daerah berani menata kebijakannya agar dapat keluar dari persoalan ini.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pimpinan daerah dalam menjawab persoalan ini. Pertama : Menetralisir kebijakan yang ”dipengaruhi” atau rentan ”dicitrakan ditunggangi” oleh kepentingan pengusaha dan mengangkangi rakyat. Kebijakan seperti diperbolehkannya angkutan batu bara melalui jalan umum adalah kebijakan yang harus segera dihentikan. Kebijakan-kebijakan semacam ini jika terus dipelihara akan membuat antipati publik terhadap ekploitasi SDA, terlebih hasil eksploitasi tersebut tak membuat masyarakat luas merasa diuntungkan. Selain itu, dalam kajian hukum tatanegara dan administrasi negara, kebijakan demikian dapat mengindikasikan adanya discrecionary corruption (korupsi diskresi), yaitu korupsi (baca; penyalahgunaan) yang dilakukan melalui kebijakan yang dimiliki oleh aparatur negara.

Kedua : Menata kebijakan yang berkaitan dengan eksplotasi SDA di Kalsel. Sebagai contoh, penataan terhadap program community development (CD) yang merupakan break down dari kewajiban perusahaan dalam kontek corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan). Penataan kebijakan tentang CD secara lebih rinci dan tegas idealnya diambil oleh pemerintah daerah Kalsel dengan cara mengeluarkan kebijakan regulasi, semacam peraturan daerah (Perda). Perda tentang CD yang mengatur tentang kewajiban diberlakukannya CD bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Kalsel, dari mana dana CD diambil, kepada siapa dan sektor apa saja CD dialokasikan, lembaga apa yang berhak mengelola CD, bagaimana pengawasan untuk memestikan agar program CD benar-benar tepat sasaran, serta sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan CD secara benar di propinsi ini. Langkah berani untuk segera menyusun perangkat hukum yang mengatur persoalan ini, jika dilakukan secara sungguh-sungguh akan berakibat pada peningkatan harkat hidup masyarakat Kalsel yang saat ini telah “terkepung” oleh banyaknya perusahaan

Ketiga : Mengemplementasikan nilai-nilai good governance (GG) dalam pelayanan publik. Sebagai propinsi yang menjadi percontohan penerapan GG di Indonesia, Kalsel sedapat mungkin menerapkan nilai-nilai GG, minimal di level pemerintahan. Pungutan liar, pemberian fee pada setiap proyek pemerintah dan berbagai “budaya” birokrasi yang bertentangan dengan GG seharusnya telah lenyap dari tubuh birokrasi di Kalsel saat ini. Penerapan GG yang baik akan berakibat pada lajunya investasi, meningkatnya sektor usaha, termasuk peningkatan pendapatan daerah. Sebagaimana diketahui pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel baru mencapai Rp,1,2 trilyun, dimana Rp.500 Milyar merupakan dana alokasi umum yang dikucurkan pusat. Itu berarti hanya ada sekitar Rp.700 Milyar yang dihasilkan oleh Kalsel sendiri. Suatu pencapaian yang tak menggembirakan pada usia 57 tahun keberadaan propinsi ini.

***

Penataan kebijakan perlu segera dilakukan oleh pimpinan daerah yang memegang otoritas atas hal tersebut. Kalsel saat ini membutuhkan pemimpin daerah yang bukan hanya ”terpanggil” untuk memimpin, namun berani memimpin pada saat kepemimpinan itu diamanahkan kepadanya. Pemimpin yang baik, tak akan pernah membiarkan banua ini ”kelaparan di kampung petani”. Kita-pun harusnya tak kan pernah rela ”termiskinkan” oleh diri kita sendiri. Selamat HUT Kalsel !!!

(Dimuat di Harian Banjarmasin Post pada saat HUT ke-57 Kalsel)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s