Demokrasi yang (tak) Mensejahterakan

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Sewaktu makan siang, disela-sela aktivitas kuliah yang cukup padat di UK Malaysia. Saya dan beberapa rekan mahasiswa asal Indonesia terlibat dalam perbincangan yang cukup serius. Seorang teman yang juga dosen di sebuah universitas negeri di Sulawesi memunculkan diskursus tentang demokrasi. Dia mengatakan : “Kita patut bersyukur lahir, besar dan berkarya di Indonesia. Negeri yang sangat demokratis dan menghargai setiap jengkal perbedaan”. Dia mengatakan hal itu dikarenakan sebelumnya beberapa kawan mencoba membandingkan kondisi Indonesia-Malaysia, utamanya dalam konteks sosio-politik.

Sebagaimana diketahui, Malaysia adalah negara yang (tak) “sedemokratis” kita. Di negara ini, tak semua orang bebas turun ke jalan berunjuk rasa dengan berbagai tema. Hal yang sangat berbeda dengan apa yang saya rasakan di Indonesia. Menjadi demonstran merupakan harga mahal di negara dengan sistem monarki konstitusional ini. Bahkan, beberapa waktu lalu sekelompok etnis India di Malaysia berunjuk rasa menuntut ganti rugi atas perlakuan diskriminatif terhadap etnis mereka selama 50 tahun Malaysia merdeka. Hasilnya, lima orang tokoh demonstran tersebut di seret ke meja hijau.

Kesan “ototarian” demikian dirasakan dan diakui oleh banyak kalangan di Malaysia, tak terkecuali oleh para guru besar di bidang ilmu politik dan hukum tatanegaranya. Seorang Professor senior di bidang hukum konstitusi pada UK Malaysia pernah terlibat diskusi hangat dengan saya dalam mata kuliahnya. Ia menanyakan tentang fourth amandement (amandemen keempat UUD 1945) kepada saya. Menurutnya dengan adanya empat kali amandemen, Indonesia semakin menegaskan diri menjadi negara yang paling demokratis di ASEAN. Tak lama berselang, saya menujukan pertanyaan balik kepada beliau. Saya menyatakan “ Kalau anda sepakat Indonesia adalah negara paling demokratis di ASEAN, Mengapa Malaysia tak mencoba membangun demokrasi seperti Indonesia?”, Sebagai contoh mengapa dalam sistem kepartaian tak ada yang berani menandingi UMNO?. Sembari bercerita di masa lalu, saya katakan di Indonesia, kami berani meneriakkan reformasi dan membangun sistem kepartaian yang multi. Pada Pemilu 2009 di awal reformasi, Indonesia memiliki 48 partai peserta pemilu. Dan mengapa pula para ilmuwan Malaysia tak berani mengeluarkan pernyataan kritis terkait berbagai isu miring di seputar pemerintahan akhir-akhir ini?.

Pertanyaan saya tersebut di jawab dengan lantang oleh sang Professor tadi. Ia menegaskan “Jika demokrasi masih mendatangkan kesimpangsiuran pranata dalam masyarakat, saya lebih memilih “semi-demokrasi”, namun menjamin tertib masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakatnya”. Jawaban Professor itu membuat saya sontak terbangun dari berbagai cerita yang saya banggakan atas demokratisasi di Indonesia. Jawaban Professor itupula mengingatkan saya pada pernyataan Wapres Muhammad Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, bahwa demokrasi hanyalah cara, bukan tujuan, Pernyataan yang bertolak belakang dengan tesis Ichlasul Amal dalam sebuah situs media nasional yang menyatakan bahwa demokrasi tak ada kaitannya dengan kesejahteraan.

Dalam makan siang itu saya menceritakan diskusi saya dengan sang Professor pada teman-teman asal Indonesia yang terlibat dalam perbincangan makan siang itu. Kamipun seakan tak sepakat dengan tesis sang Professor, Kalla, maupun Amal. Bagi kami demokrasi di Indonesia harus terus dijaga dan dikawal. Demokrasi di republik ini harus memiliki korelasi positif dengan berbagai tujuan luhur bangsa, salah satunya kesejahteraan. Sebab, jika demokrasi hanya menghasilkan kesimpangsiuran dan kesengsaraan masyarakat, maka jelas ada yang salah dari implementasi demokrasi. Bukan dari demokrasinya. Sebagai contoh, Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang baik, namun begitu pillkada diisi oleh para calon kepala daerah yang cacat integritas, moralitas dan kapasitasnya ditambah pula dengan berbagai atraksi diseputar pilkada yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, Maka bukan Pilkadanya yang salah, namun implementasi-nya yang harus dikawal secara ketat. Sepatutnya kita bisa secara perlahan memperbaiki ini semua, hanya saja (mungkin) masih menikmati gaya demokrasi yang (tak) mensejahterakan ini. Entah sampai kapan??

(Dimuat di Harian Banjarmasin Post, 22 Januari 2008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s