Calon Independen Vs Oligarki Parpol

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Seorang teman terdengar sangat bersemangat memperbincangkan kemungkinan hadirnya calon diluar partai politik (baca: calon independen) dari balik handphone saya beberapa minggu lalu.Ia dan beberapa rekan lainnya masuk sebagai pemohon dalam judicial review UU No.32/2004 ke Mahkamah Konstitusi. Teman itu memandang, kedudukan partai politik detik ini telah berubah wujud dari salah satu inprastruktur politik menjadi pemain dominan dalam panggung politik Indonesia.

Dominasi partai politik tersebut lambat laun melahirkan oligarki politik dan akan mengabaikan hak asasi politik warga negara lainnya. Padahal hak untuk turut serta dalam pemerintahan termasuk hak untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijamin konstitusi untuk segenap warga negara.

Dalam kajian hukum tata negara, konstitusi adalah hukum tertinggi yang didalamnya terdapat norma-norma fundamental bagi suatu negara (staat fundamental norm). Pergeseran peran partai politik sebagai salah satu inprastruktur politik menjadi pemain dominan dalam politik ketatanegaraan kita disinyalir sebagai penyimpangan nilai-nilai konstitusi.

 

Inprastruktur Politik

 

Dalam aras ketatanegaraan sesungguhnya partai politik hanyalah salah satu dari sekian inprastruktur politik yang ada. Partai politik sederajat dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemahasiswaan, pers dan lain-lain. Dalam kapasitasnya sebagai inprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki hak sekaligus kewajiban yang sama sebagai penyalur dan penyeimbang kekuatan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Dalam nuansa demikianlah akan terjadi check and balances antara pemerintah disatu sisi dengan masyarakat yang diwakili oleh inpra stuktur politik yang ada disisi lain.

            Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hendaknya menempatkan rakyat sebagai sentral kekuasaan. Dalam kontek ini peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien melalui berbagai saluran  inprastruktur politik, termasuk partai politik di dalamnya.

            Narasi di atas menyatakan bahwa partai politik sebagai bagian dari inpra struktur politik tidak akan dapat memainkan perannya secara maksimal, tanpa memperhatikan peran dan partisipasi inpra stuktur politik lainnya. Ada beberapa alasan yang mendukung argumentasi ini, Pertama ; partai politik sebesar apapun tidak dapat mengklaim dirinya sebagai refresentasi masyarakat secara luas, sehingga peran inpra struktur politik lainnya adalah penting. Fenomena golput dalam setiap pemilu legislatif adalah argumentasi empirisnya, betapa banyaknya masyarakat yang sudah kehilangan empatinya terhadap partai politik. Golongan masyarakat demikian hendaknya diberi ruang untuk menyalurkan aspirasinya. Kedua ; dalam masa transisi menuju demokrasi, partai politik biasanya dibangun lewat kolusivitas dan nepositas yang kental. Perputaran elit di partai politik sangat lamban terjadi, jikapun ada, maka masih didominasi oleh status quo. Para pendatang baru (new comer) masih harus antre menunggu untuk menduduki elite partai. Ketiga : kental terdengar desas-desus bahwa permainan politik uang di partai politik menggrogoti tubuh partai politik di tanah air. Survey yang dilakukan oleh TII menyatakan bahwa persepsi korupsi masyarakt yang tertinggi adalah satunya berada di partai politik.

 

Calon Independen

 

            Wacana dimunculkannya calon independen dalam pilkada melalui proses judicial review di MK sesungguhnya merupakan niat tulus untuk mengembalikan posisi partai politik sebagai bagian dari inprastruktur politik  dalam kajian hukum tata negara. Dominasi partai politik dalam ranah politik kita sedikit banyak berimplikasi pada rendahnya minat publik terhadap dunia politik, termasuk apresiasi publik terhadap berbagai lembaga negara yang dibentuk melalui proses politik.

            Rendahnya apresiasi publik terhadap institusi DPR, DPD, Presiden dan berbagai jabatan politik lain seperti Gubernur, Bupati dan Walikota yang diperlihatkan dalam berbagai survey dan fenomena golput pada berbagai jenjang pemilu, baik pemilu legislatif, maupun pilkada di beberapa daerah adalah argumentasi empiris dari lemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Sebaliknya, jika pintu pencalonan kepala daerah dimungkinkan dari calon independen, maka akan teruji sejauh mana eksistensi partai politik di mata rakyat. Dengan berbagai argumen itu, ada baiknya kita membuka diri akan munculnya calon independen, bukan hanya pada pilkada, namun juga pada pilpres kedepan. Sudah saatnya partai politik dikembalikan pada khittah asalnya sebagai bagian dari inprastruktur politik, bukan sebagai oligar politik.

 (dimuat di Harian Banjarmasin Post)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s