Banjar : Berhukum dan Melawan

Posted: Agustus 14, 2011 in makalah/perjamuan ilmiah

Pasar Terapung, Lok Baintan Kabupaten Banjar

Pendahuluan

Kalimantan Selatan (Kalsel) sering diidentikkan dengan urang Banjar, sebutan bagi penduduk etnis Banjar yang mayoritas mendiami wilayah ini. Kendati dalam kajian etnik, pengkerdilan etnik menjadi “klaim” wilayah tertentu tidak dibenarkan, sebab etnik dapat menembus batas wilayah melalui migrasi anggotanya, termasuk migrasi kebudayaannya, Namun membedah Kalimantan Selatan dari kaca mata etnik Banjar juga tidaklah terlalu salah.

Melihat Kalsel dari sudut pandang urang Banjar adalah metode pembedahan dengan sample generalis, sebab urang Banjar sebagai penduduk mayoritas memiliki banyak peran dalam ranah ke-Kalsel-an itu, kendati banyak etnis lain yang memberikan kontribusi dalam ranah Kalsel tersebut. Walaupun dalam metode ini, peran etnik lain (terpaksa sedikit) dinihilkan.

Menurut Ahmadi Hasan, masyarakat banjar merupakan komunitas etnis atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maayan) yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam[1].

Namun menurut Alfani Daud dalam disertasinya yang diterbitkan menjadi buku berjudul Islam dan Masyarakat Banjar, Etnik Banjar bukanlah entitas etnik yang homogen, di dalamnya berbaur pelbagai unsur etnik yang terlebih dahulu ada seperti unsur Melayu yang diyakini datang dari Sumatera, unsur Jawa melalui migrasi Empu Jatmika, serta unsur Dayak sebagai etnik yang sejak lama ada di tanah Kalimantan, sebelum munculnya Banjar[2].

Dalam Hikajat Bandjar yang ditulis oleh J.J.Ras, etnik Banjar terbagi atas tiga sub etnik, yaitu Banjar Kuala, Banjar Batang Banyu dan Banjar Pahuluan. Pembagian kepada tiga sub etnik tersebut didasarkan atas asal-usul geografis dan kebudayaannya[3]. Dari pembagian atas tiga sub etnik tersebut dapat terlihat bahwa etnik Banjar terwujud atas heteroginitas yang cukup tinggi, bahkan sampai dengan ketiga sub etnik itu menyebut dirinya sebagai Banjar.

Penyatuan ketiga sub etnik berbeda wilayah itu menjadi Banjar dilatarbelakangi oleh penyatuan wilayah kekuasaan ketiga sub etnik tersebut di bawah Kesultanan Banjar. Menurut Ras, kata Banjar sendiri berasal dari kata Banjarmasih, yang umumnya untuk menyebut negeri Banjarmasih, yaitu wilayah kesultanan Banjar yang dipimpin oleh seseorang bernama Masih. Menurut Ahmadi, Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa di atas air sepanjang pinggir sungai[4].

Dari abstraksi itu, proses pembentukan etnik banjar lebih dominan dilatarbelakangi oleh aspek politik berupa penyatuan dalam suatu kesultanan dibanding aspek kultural. Pada masa penjajahan Belanda, etnik Banjar semakin dimaknai sebagai entitas politis, ketika ia dijadikan komunitas antagonis dari etnik Dayak. Politik penjajah Belanda menempatkan Banjar dan Dayak sebagai dua etnik yang berhadap-hadapan, setidaknya dibedakan dengan faktor agama.

Orang Dayak yang beragama Islam lebih senang dipanggil sebagai urang Banjar, atau panggilan lain, seperti urang Banjar Bakumpai daripada dipanggil Dayak. Di kalangan urang Banjar, seorang Dayak yang beragama Islam disebut telah babarasih, suatu istilah yang sangat diskriminatif, bahkan provokatif. Istilah itu (dapat dipastikan) muncul pasca Banjar menjadi Islam, atau pasca masuknya Pangeran Samudera ke agama Islam dan menggantikan namanya menjadi Sultan Suriansyah, beberapa waktu sebelum Belanda datang ke tanah ini sekitar abad 18.[5]

Keterlibatan Belanda dalam pembentukan entitas politik Banjar dapat dilihat dari catatan Davidson yang menyatakan bahwa, etnik Dayak sebagai entitas politik, bukan entitas etnik seperti layaknya Banjar[6]. Istilah Dayak menurutnya baru dikenal setelah penjajah Belanda datang. Sebelumnya apa yang kita kenal sebagai dayak sekarang terdiri dari etnik-etnik kecil yang satu sama lain berbeda. Alfani Daud menyebut nama etnik-etnik itu di Kalimantan Selatan, seperti Bukit, Ngaju (Biaju) dan Lawangan.[7]  Di daerah Sabah dan Sarawak yang masuk menjadi bagian Malaysia, nama-nama etnik yang kita sebut Dayak itu antara lain ; Melanau, Iban dan Bidayuh. Di negara tersebut, ketiga etnik itu tidak disebut sebagai Dayak.[8]

Davidson meneruskan tesisnya, bahwa Dayak “diciptakan” oleh penjajah Belanda. Ia diletakkan sebagai entitas antagonis atas Melayu dan Banjar. Melayu dan Banjar adalah dua komunitas yang intens melawan Belanda di Kalimantan, kebetulan keduanya didominasi oleh kaum muslimin. “Penciptaan” Dayak, menurut Davidson, ialah dengan menjadikan Dayak yang mulanya ber-religi etnik menjadi kristen dan proses itu disupport oleh Belanda dengan mendatangkan missionaris, mendirikan gereja, membangun sekolah calon missionaris dan seterusnya di wilayah pedalaman Kalimantan yang menjadi basis dari etnik-etnik yang kita sebut Dayak tadi[9].

Dengan menggunakan kacamata Banjar sebagai entitas politik, bukan etnik, maka sulit didapat akar kebudayaan Banjar itu sendiri, melainkan kebudayaan yang sesungguhnya berasal dari tiga sub-etnik Banjar yang satu sama lain berbeda, kendati belakangan menjadi berbaur. Satu-satunya nilai yang paling berpengaruh dalampembauran kebudayaan tiga sub-etnik itu yang kemudian dianggap sebagai kebudayaan etnik Banjar adalah nilai-nilai Islam yang amat berpengaruh di etnik ini[10].

Alfani menggambarkan ajaran Islam mampu mengubah bahkan menggantikan budaya lama sub-etnik Banjar menjadi budaya baru. Budaya aruh tahun yang biasa dilaksanakan pada masa kerajaan nagaradipa dan nagaradaha yang beragama Hindu digantikan dengan aruh mulud, kepercayaan terhadap hal-hal ghaib dikoneksikan dengan rukun iman dalam kitab parukunan yang menjadi pegangan urang Banjar, sehingga makhluk gaib yang dahulu dianggap keramat, pasca masuknya Islam dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang wajib dipercayai, namun bukan untuk disembah.[11]

 

 

 

Berhukum ala Banjar

Tak banyak etnis di nusantara yang memiliki kekayaan historis berupa kodifikasi hukum di masa lampau. Kerajaan Banjar di masa lalu memiliki hal tersebut. Dalam catatan Amir Hasan Kiai Bondan, setidaknya ada satu undang-undang (baca: hukum tertulis) yang pernah dimiliki masyarakat Banjar masa lalu, yaitu Undang-undang Sultan Adam[12]. Undang-undang Sultan Adam (UUSA) adalah bukti otentik yang bersifat tertulis yang dibuat oleh Sultan Adam pada masa ia berkuasa sekitar tahun 1825-1857.

UUSA memberikan aturan yang berisi tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain (keperdataan), termasuk juga mengatur tentang hubungan hukum pemerintah dan masyarakatnya (kepidanaan).. Dalam UUSA ini juga terdapat lembaga peradilan, baik yang bersifat publik dan privat, termasuk fungsi-fungsi peradilan di lapangan hukum Islam layaknya peradilan agama kini.

Catatan Ahmadi Hasan, implementasi UUSA masa itu sangat baik. UUSA mampu menghadirkan hukum sebagai panglima yang berujung pada ketertiban masyarakat. Kendati kehadiran UUSA yang merupakan inisiatif penguasa, dalam hal ini Sultan masa itu, namun diikuti dengan baik oleh masyarakat kesultanan Banjar, termasuk masyarakat Banjar sekarang.

Keteraturan hanya dapat tercipta dengan adanya aturan dan kehendak masyarakat untuk tunduk pada aturan itu. Dengan adanya keteraturan, demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan. Dalam suasana yang tak teratur, pemerintah dapat menjadi otoriter dan menghambat kedaulatan rakyat itu sendiri.[13]

Pasal 21 UUSA menyatakan “Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim”. Pasal ini dan beberapa pasal lainnya seperti pasal 3, jo pasal 20, 29, 30 dst dalam UUSA menganut prinsip munsyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan pelbagai sengketa yang ada di masyarakat Banjar melalui mekanisme adat badamai[14].

Disertasi Ahmadi Hasan tentang adat badamai di masyarakat Banjar, menggambarkan dengan jelas betapa lembaga badamai menjadi media yang efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution), selain peradilan.

Ghazali menyatakan bahwa adat badamai dalam masyarakat Banjar merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang selalu mengajarkan jalan damai atau ishlah dalam menyelesaikan suatu persengketaan[15]. Badamai bukan hanya digunakan dalam lapangan hukum perdata, seperti kawin-cerai, waris, pisah ranjang (barambangan), utang-piutang dan sebagainya, namun juga digunakan dalam lapangan hukum pidana, seperti perkelahian dan pembunuhan. Dalam konteks kekinian implementasi adat badamai juga dapat dilihat dari penyelesaian perkara tapal batas daerah (yang berdimensi administratif)[16].

Sebagai produk hukum yang lahir di abad ke-17, UUSA memang bukan menyajikan hal yang baru di ranah hukum dan ketatanegaraan. Ide pembagian kekuasaan, termasuk menjaga independensi lembaga peradilan yang banyak dipesankan oleh UUSA, sesungguhnya telah diperkenalkan 1,5 abad sebelumnya oleh John Locke (1632-1704), serta Baron Montesqiue (1689-1755) yang terkenal dengan teori Trias Politika nya.

Kendati demikian, dibanding kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemampuan Kerajaan Banjar di masa sultan Adam untuk melakukan kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang langka kala itu. Sebab tak banyak kerajaan di nusantara yang mampu melakukannya, selain Majapahit yang dalam Kitab Negara Kertagama dihikayatkan juga memiliki undang-undang pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1351-1389).[17]

Dalam catatan Slamet Muljana, pada masa itu, undang-undang Hayam Wuruk mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan, seperti jual beli, gadai, hutang piutang, titpan, mahar, perkawinan dan lain-lain. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat hal-hal terkait kepidanaan, seperti larangan dan hukuman dalam hal pencurian, caci maki, fitnah, kelalaian, perkelahian dan lain-lain. Hal lain yang diatur adalah soal hukum keagrariann atau masalah tanah.[18]

Hal-hal terkait dengan ketatanegaraan, seperti pembagian kekuasaan kepada pejabat lainnya, termasuk ide independensi peradilan yang amat jelas terlihat dalam UUSA tak didapati dalam UU Hayam Wuruk ini. Disinlah keunggulan UUSA di masanya, sekaligus memberi pesan bahwa masyarakat Banjar memiliki kebudayaan berhukum yang tinggi di masa itu.

Banjar dan Perlawanan

Sejarah panjang urang Banjar menunjukkan bahwa kemampuan melakukan kontrol oleh urang Banjar atas ketidakadilan/kedhaliman. Pada masa kerajaan Banjar terdapat sekurang-kurangnya beberapa fakta sejarah yang menunjukkan adanya penentangan oleh masyarakat Banjar, yang dapat dimaknai sebagai kemampuankontrol urang Banjar.

Beberapa penentangan tersebut diantaranya oleh Jalil dan kawan-kawannya atau biasa disebut dengan Gerakan Jalil yang terjadi  pada pertengahan abad ke-19 di Banua Lima, sebuah daerah kerajaan Banjar yang meliputi daerah Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kelua.[19],[20]

Menurut Helius Sjamsuddin, gerakan ini muncul sebagai reaksi keatas pelbagai dasar yang dibuat oleh kepala daerah Banua Lima pada masa itu, Kyai Adipati Danuraja yang memerintah dengan sifat autoritarian dan penuh dengan penindasan.[21]

Selain gerakan Jalil, pertentangan juga dapat dilihat dari munculnya Gerakan Petani Tambai  pada abad kesembilan pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah. Nama Tambai diambil dari nama kampung di sekitar wilayah Tapin, sebelah Selatan Kalimantan Selatan.

Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas pengangkatan Sultan Tamjidillah sebagai Sultan Banjar yang merupakan campur tangan dari pihak  Belanda pada masa itu. Tamjidillah mempunyai perilaku yang tidak mencerminkan perilaku kebanyakan bangsawan dan rakyat Banjar yang sangat memegang tinggi ajaran agama Islam. Ia lebih suka mengejar kenikmatan hidup antara orang Eropa di Banjarmasin. Ia juga terbiasa dengan minuman keras yang bertentangan dengan ajaran agama Islam[22].

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Kalimantan Selatan masih mesti berjuang mempertahankan Indonesia daripada keinginan Belanda untuk mengambil kembali Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Perjuangan itu merupakan bentuk penentangan masyarakat Kalimantan Selatan berikutnya. Setidak-tidaknya ada dua fakta sejarah yang menunjukkan hal itu, iaitu pertempuran pada 09 November 1945 untuk mengusir Belanda di sekitar Banjarmasin dan Proklamasi 17 Mei 1949 yang dilakukan oleh Hasan Basry dan kawan-kawan yang menyatakan bahawa wilayah Kalimantan Selatan ialah sebagian dari Indonesia. Sebelumnya Kalimantan Selatan dan Indonesia dipisahkan oleh Belanda melalui perjanjian Linggarjati dengan menjadikan kedua-duanya sebagai negara bahagian sahaja di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Belanda tidak lagi menjajah, rakyat Kalimantan Selatan tetap melakukan penentangan terhadap pemerintahan Soekarno yang dinilai tidak memperlakukan wilayah ini secara adil. Penentangan itu terlihat dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Banyak pandangan yang memaknai gerakan Ibnu Hajar ini, antaranya ia dimaknakan sebagai sikap inkonsistensi (tidak konsisten) masyarakat Kalimantan Selatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan gerakan ini hendak memisahkan diri dari Indonesia dengan mendirikan NII. Namun kalau dilihat lebih jauh, gerakan Ibnu Hajar sesungguhnya hanyalah menggunakan NII sebagai alat perjuangan, namun bukan merupakan alat untuk mencapai kemerdekaan atau lepas dari Indonesia.

Dalam catatan Humaidy, masyarakat Banjar memiliki budaya yang mengandungi semangat penentangan. Humaidy secara lebih lengkap mengatakan bahwa:

“Tradisi penentangan dapat dimaknai sebagai oposisi yang merupakan salah satu nilai demokrasi juga, yang dalam masyarakat Banjar sudah tumbuh sejak lama. Dalam sejarah Banjar sentiasa muncul kekuatan pembangkang yang berusaha mengawal pergerakkan sebuah rejim yang berkuasa. Kedudukan kekuatan oposisi ini  dapat dilihat dari sejak berdirinya kerajaan Banjar sehingga keruntuhannya, bahkan terus berlanjutan sampai awal kemerdekaan. Ketika penguasa kerajaan Banjar dipegang oleh Pangeran Tumenggung, muncul Sultan Suriansyah (1526-1545) menentangnya. Ketika Amirullah Bagus berkuasa (1660-1663), Pangeran Adipati Anum (1663-1679) melakukan kudeta. Sebaliknya, ketika Adipati Anum berkuasa Amirullah Bagus (1680-1700), ganti mengkudeta. Ketika Tahmidullah II (1761-1801) berkuasa, Pangeran Amir menentang dengan 3000 orang bala tentara Bugis. Namun sayang, Pangeran Amir kalah dan kemudian dibuang ke Sailon. Ketika Sultan Tamjidillah (1857-1859) berkuasa menjadi “boneka” penjajah Belanda, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari yang kuat menantangnya. Ketika memasuki zaman kemerdekaan Hasan Basry setia mengintegrasikan Kalimantan Selatan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, muncul Ibnu Hajar menentang untuk mendirikan negara sendiri berlandaskan Islam”.[23]

Dalam demokrasi, pengawasan oleh rakyat atas wakil yang telah mereka berikan mandate adalah keharusan. Pemberian mandate tanpa pengawasan adalah pembentukan pemerintahan atau penyerahan hak yang (dapat) melahirkan kesewenang-wenangan. Lord Acton melalui adagiumnya telah mengingatkan bahwa, setiap kekuasaan berpotensi disalahgunakan[24]. Robert A Dahl memasukkan pelaksanaan pengawasan oleh rakyat atas penguasanya sebagai salah satu karakter dari demokrasi.[25]

Berhukum dan Melawan : Kekinian

Sejarah Banjar yang (pernah) berhukum dan melawan sebagaimana digambarkan diatas semstinya menjadi ruh bagi gerak masayarakt Banjar, khususnya yang berada di Kalimantan Selatan detik ini.

Sebagai penduduk mayoritas di provinsi ini dan penanggung jawab sejarah, lantaran di masa lalu keberadaan Kerajaan Banjar dengan segala kisah berhukum dan perlawanannya juga berlokasi di daerah yang menjadi bagian dari provinsi ini, masayarakat Banjar di Kalsel dihadapkan pada realitas provinsi yang dibelut beberapa maslah klasik.

Sebut saja ketertinggalan Kalsel dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir yang posisinya selalu berada di peringkat ke-26 dari 33 Provinsi di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel

Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kalsel

Tahun 2005 S/D 2008

 

INDIKATOR

TAHUN 2005

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

Angka Harapan Hidup (tahun)

62,1

62,4

62,60

63,10

Tingkat Melek Huruf (%)

95,3

95,26

95,30

100,00

Rata-rata lama Sekolah (Tahun)

7,3

7,4

7,4

7,44

Pengeluaran riil per Kapita (.000)

622,7

623,8

625,8

630,83

Indeks (IPM)

67,4

67,75

68,01

68,72

Rangking

26

26

26

26

Sumber : Biro Pusat Statistik

 

Selain IPM, hal lain yang secara kuantitatif dapat kita lacak terkait kelemahan Kalsel detik ini adalah lemahnya institusi demokrasi di Banua ini. Data ini tercermin dari Riset yang dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketiga institusi ini membuat standar untuk mengukur demokratisasi di setiap daerah di Indonesia yang diberi nama Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Berdasarkan IDI tahun 2008, Kalsel memperoleh skor 61,4 (dari rentang skor 0-100). Skor IDI Kalsel berada di katagori sedang. Raihan angka demikian disebabkan terjadinya anomali skor IDI Kalsel pada katagori-katagori dimaksud. Dalam katagori kebebasan sipil yang terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, Kalsel meraih skor yang tinggi yaitu 83,6.

 

Masalahnya, Kalsel mendapat skor sangat rendah pada dua katagori lainnya, yaitu katagori hak-hak politik rakyat dan kinerja lembaga demokrasi. Hak-hak politik rakyat dalam IDI diukur melalui dua variabel, yaitu partisipasi politik rakyat dan pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Dalam katagori ini, Kalsel hanya mendapat skor rendah yaitu 56,8.

 

Yang lebih memprihatinkan adalah rendahnya skor untuk katagori ketiga, yaitu institusi demokrasi. Pada katagori ini Kalsel hanya meraih skor 44,3. Skor ini menunjukkan lemahnya kinerja lembaga demokrasi di daerah kita yang tercermin dari empat variabel IDI, yaitu : Pemilu yang bebas dan adil, Peran DPRD/Pemerintah, Partai Politik dan Peradilan yang independen. Dari keempat variabel tersebut, skor  untuk Peran DPRD/Pemerintah hanya  42, 5, Partai Politik 46,5 dan Peradilan yang independen 22,1.

Selain data-data diatas yang bicara soal lemahnya Kalsel, berbagai masalah lain seperti isu di seputar pertambangan dan pengelolaan SDA dan SDE lainnya, isu soal lingkungan sampai dengan penegakan hukum yang belakangan hari terus menuai sorotan mesti dijawab dengan semangat berhukum dan perlawanan yang (sesungguhnya) dimiliki.

Dalam konteks berhukum, penciptaan perda-perda berbasis lokalitas dan kekhasan daerah boleh jadi akan menjawab beberapa hal yang menjadi persoalan khas Kalsel.Lahirnya Perda No.3 Tahun 2008 tentang Angkutan Pertambangan dan Perkebunan Besar yang melarang kedua angkutan di bidang itu untuk melalui jalan negara adalah salah satu contoh betapa kita mampu menciptakan aturan yang dapat menjawab masalah di tingkat lokal.

Perda No.3 Tahun 2008 yang dikeluarkan pemerintah provinsi adalah bentuk penggunaan kewenangan pemerintah daerah dalam hal urusan pilihan pemerintahan pasca otonomi daerah. Sayangnya, penggunaan kewenanaan semacam ini dalam konteks legislasi lebih banyak melahirkan Perda-perda yang kurang substansial untuk menjawab persoalan urgen Banua. Perda-perda demikian lebih bercorak sosiologis bahkan keagamaan, sebut saja Perda Provinsi Kalsel No. 1 Tahun 2000 tentang Larangan minuman beralkohol, Perda Kota Banjarmasin No.6 Tahun 2004 tentang larangan Minuman Keras (Miras) di Kota Banjarmasin dan Perda Kabupaten Banjar No.4 tahun 2005 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi siswa/siswi SD/MI sederajatya, serta Perda-perda lainnya.

Perlawanan ala Banjar kini dapat dilakukan dengan menghasilkan berbagai kebijakan di Kalsel yang pro-maslahat. Lemahnya pengaturan soal “pengembalian kesejahteraan” dari hasil tambang yang digali di Banua ini sedapatnya tak terpaku pada berbagai regulasi di tingkat pusat semata. Royalti misalnya, merupakan kebijakan di level UU yang sulit untuk dirubah oleh kekuatan daerah, tetapi kita bukan tidak bisa berkreasi untuk menghasilkan produk hukum di tingkat daerah untuk lebih mensejahterakan masyarakat dari pertambangan. Sebut saja Perda tentang Kewajiban Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Melalui Perda demikian, Pemda dapat mengatur berapa besar prosentase dana untuk program CSR, ke sektor pembangunan mana saja salurannya, lembaga mana yang melakukan, bagaimana mekanisme pengawasan dan lain sebagainya.

Penutup

Jika di masa lalu berhukum di refresentasikan oleh Sultan Adam yang berhasil melakukan kodifikasi hukum. Kemampuan yang berada diatas rata-rata Raja di masanya, maka detik ini kemampuan serupa adalah dengan cara menghasilkan peraturan dan kebijakan yang dapat menjawab soal-soal urgen di Banua ini.

Dengan cara ini pula, maka tradisi melawan ala masyarakat Banjar terformalisasi dan menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat dan daerah ini sekarang. Wallahu’alam.

 

Daftar Pustaka

 

  • Abdurrahman, Beberapa Catatan tentang Undang-Undang Sultan Adam Ditinjau dari Perspektif Hukum, Hukum Islam dan Hukum Adat Banjar, (Makalah), Simposium tentang UUUSA, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1984.
  • Ahmadi Hasan, Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Banjar, Antasari Press, Banajarmasin, 2008.
  • Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar : Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997.
  • Amir Hasan Kiai Bondan, Suluh Sedjarah Kalimantan, tanpa penerbit, tanpa tahun.
  • Gazali Usman, Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1994.
  • Husni,  Penembahan Muda Aling Datu Muning : Studi Kasus tentang Kekuasaan Masyarakat Banjar, Pemerintah Daerah Tapin, 2002.
  • Helius Sjamsuddin Pegustian dan Temenggung : Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti, Penentangan di Kalimantan Selatan dan Tengah 1859-1906, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
  • Humaidy, A,  Budaya Banjar dan Nilai-Nilai Demokrasi, PSIK, Jakarta, 2000.
  • JJ.Ras, Hikajat Banjar : A Study an Malay Historiography, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968.
  • Jamie S. Davidson, “Primitive” Politics : The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, National University of Singapore, 2003.
  • Nidzam Sulaiman dan Sabihah Osman, Kepemimpinan Melayu Muslim Sarawak Mengharungi Abad ke-21, Prosiiding Konferensi Borneo 2000, UNIMAS, Malaysia, 2000.
  • Robert A Dahl, On Democracy, edisi terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
  • Slamet Mulijana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS, Yogjakarta,. 2006

 


[1] Ahmadi Hasan, Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Banjar, Antasari Press, Banajarmasin, 2008, hlm 108-109.

[2] Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar : Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 25-38.

[3] JJ.Ras, Hikajat Banjar : A Study an Malay Historiography, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968, hlm 439.

[4] Ahmadi, Op.Cit, hlm 106-107.

[5] Alfani, Op.Cit, hlm 48.

[6] Lihat Jamie S. Davidson, “Primitive” Politics : The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, National University of Singapore, 2003.

[7] Ibid, hlm 32.

[8] Monthly Statistical Bulletin Sarawak, Department of Statistics Malaysia, Sarawak Branch, February 1998 dalam Nidzam Sulaiman dan Sabihah Osman, Kepemimpinan Melayu Muslim Sarawak Mengharungi Abad ke-21, Prosiiding Konferensi Borneo 2000, UNIMAS, hlm 360.

[9] Ibid.

[10] Alfani menyatakan “ tidak ada urang Banjar yang tidak memeluk Islam”. Lihat Alfani, Op.Cit, hlm 542.

[11] Ibid, hlm 518.

 

[12] Amir Hasan Kiai Bondan, Suluh Sedjarah Kalimantan, tanpa penerbit, tanpa tahun, hlm 156.

[13] Ibid, hlm 201.

[14] Abdurrahman, Beberapa Catatan tentang Undang-Undang Sultan Adam Ditinjau dari Perspektif Hukum, Hukum Islam dan Hukum Adat Banjar, (Makalah), Simposium tentang UUUSA, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1984.

[15] Gazali Usman, Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1994, hlm 11.

[16] Disertasi Ahmadi Hasan memberikan gambaran beberapa kasus yang hingga kini masih dapat diselesaikan dengan adat badamai. Keterlibatan para pihak dalam adat badamai, tidak terbatas pada masyarakat umum,namun juga para pejabat daerah  sampai aparatur hukum. Lihat dalam Ahmadi, Op.Cit, hlm 223-273.

[17] Slamet Mulijana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS, Yogjakarta,. 2006, hlm 24.

[18] ibid.

[19] Husni,  Penembahan Muda Aling Datu Muning : Studi Kasus tentang Kekuasaan Masyarakat Banjar, Pemerintah Daerah Tapin, 2002, hlm 33.

[20] Pada masa sekarang ini Banua Lima terdiri dari lima Kabupaten, iaitu HSS, HSU, HST, Tapin dan Tabalong. Sejak tahun 2002 lebih dikenal dengan nama Banua Anam, sebab Kabupaten HSU dimekarkan menjadi dua kabupaten yang melahirkan Kabupaten Balangan.

[21] Helius Sjamsuddin Pegustian dan Temenggung : Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti, Penentangan di Kalimantan Selatan dan Tengah 1859-1906, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 126.

[22] Husni, Loc.Cit, hlm 40.

[23]  Humaidy, A,  Budaya Banjar dan Nilai-Nilai Demokrasi, PSIK, Jakarta, 2000, hlm 9.

[24] Adagium dimaksud ialah “Power tends to corrupts, Absolute power corrupt absolutely”.

[25] Robert A Dahl, On Democracy, edisi terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 52-53.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s