DEMOKRASI DAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Posted: Mei 22, 2011 in kontributor Jurnal/buku

Abstrak

Ideologi demokrasi yang diklaim oleh berbagai negara sekarang ini kerap kali ditolak lantaran tak seideal gagasannya di ranah implementatif. Indonesia yang secara konstitusional menyatakan diri sebagai penganut kedaulatan rakyat, serta negara hukum menegaskan pengaturan berbagai asas tentang demokrasi dalam UUD 1945. Tulisan ini, selain menginventarisir diskursus teoritikal soal demokrasi, juga memperllihatkan betapa secara yuridis ketatanegaraan pilihan terhadap ideologi ini dianggap paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci : Demokrasi, Indonesia, Ketatanegaraan

Abstract

Democracy ideology that is claimed with several countries, is usual not ideal in practices land. Indonesia as country that people souverignity and rule of law principles in its constitution ruled democracy principles in UDD 1945. This paper will be inventerise teoritical discourse about democracy and look in depth the choice of democracy in Indonesia as possibility choices than other ideology.

Keywords : Democracy, Indonesia, Constitutional

 

Pendahuluan

Sebagai sebuah ideologi, demokrasi kerap dihadapkan pada dua realita. Di satu pihak, demokrasi biasanya dijadikan ideologi yang menjadi basis bagi terciptanya pemerintahan yang aspiratif. Sedangkan di sisi yang lain, demokrasi kerap ditolak, karena klaim kebenaran yang dipegang demokrasi bersandar pada kebenaran mayoritas. Bagi para pengkritik demokrasi, kebenaran mayoritas tidak selamanya menghadirkan kebenaran yang sesungguhnya. Ujung dari kritik terhadap demokrasi ini biasanya ditunjukkan melalui pelbagai realita penyimpangan demokrasi di berbagai negara belakangan ini. Realita yang memperlihatkan ketidaksingkronan antara nilai-nilai demokrasi dengan terciptanya keteraturan di masyarakat.

Penolakan terhadap demokrasi sesungguhnya berlangsung sejak ribuan tahun silam, bahkan di masa-masa awal ideologi ini muncul. Arestoteles, seorang filusuf yang amat masyhur, adalah salah seorang penentangnya. Arestoteles beranggapan bahwa, demokrasi adalah bentuk pemerosotan sistem pemerintahan.[1]

Oleh Arestoteles, demokrasi disebut sebagai mobocracy atau the rule of mob, yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh massa, yang pada ujungnya hanya akan melahirkan anarkhisme. Arestoteles nampaknya lebih setuju dengan sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang terpelajar.[2] Oleh Aristoteles ini disebut sebagai sistem pemerintahan oligharkhi dalam bentuk yang positif. Ketika pemerintahan dikendalikan oleh ataupun atas nama rakyat mayoritas, maka pemrintahan tersebut sukar dikendalikan, demikian argumen penolakan Arestoteles atas demokrasi.

Meskipun demikian, belakangan hari hampir seluruh negara mengklaim menjadi negara demokrasi, termasuk Indonesia. Klausula Konstitusi kita yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” merupakan penerimaan terhadap ide demokrasi secara tersirat.

Tulisan ini mencoba melihat relasi antara ide demokrasi dengan system ketatanegaraan yang dibangun di tempat kita, yang secara sederhana dapat ditelusuri dari pelbagai pengaturannya dalam UUD 1945.

TINJAUAN PUSTAKA

Tafsir Demokrasi

Sebagaimana substansinya, demokrasi secara makro ditafsirkan sebagai pemeritahan yang berasal dari rakyat sebagaimana asal kata dari demokrasi, yaitu  demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintahan.[3] Abraham Lincon dalam pidato inagurasi Presiden-nya menyatakan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan tafsir itu, beberapa ilmuwan memberikan kreteria demokrasi, diantaranya Bringhamm, Arend Liyphard dan Afan Gaffar.

Bringhamm memberikan lima kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu negara, kelima kriteria tersebut adalah:

  1. 1.      The legitimacy of government rest on a claim to represent the desire of its citizen. that is, the claim of the government to obedience to its laws is based on the government’s assertion to be doing what they want its to do.
  2. 2.      The organized arrangement that regulated this bargain of legitimacy is the competitive political election. Leaders are elected at regular interval, and voters can choose among the alternative candidates.
  3. 3.      Most adult can participate in the electoral process, both as voters and as candidates for important political office.
  4. 4.      Citizen voters are secret and not coerced
  5. 5.      Citizen and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly and organization[4].

 

Afan Gaffar memberikan kriteria terhadap demokrasi dalam pemahaman empirik, ada empat kriteria yang diberikannya, yaitu:

  1. Akuntabilitas; yakni setiap pejabat publik harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik (rakyat), termasuk apa saja yang pernah, sedang dan akan  dilakukannya.
  2. Adanya rotasi kekuasaan; dalam demokrasi rakyat harus diberikan kesempatan yang sama dalam memangku suatau amanah rakyat secara keseluruhan, dengan jalan terjadinya rotasi kekuasaan yang diatur jelas proses dan temponya.
  3. Adanya rekrutmen politik terbuka; yakni jabatan-jabatan yang terdapat dalam institusi politik, semacam partai politik diperuntukkan untuk semua orang, tanpa memandang kolutivisme dan nepotisme. Rekrutmen politik terbuka pada akhirnya akan mengikis oligarkhi politik dalam suatu negara.
  4. Adanya penghargaan terhadap hak-hak dasar, seperti hak untuk berbicara, hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk menyuarakan pendapat lewat media massa dan lain-lain.[5]

Menurut Arend Liyphard ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu negara yang menganut paham demokrasi, kriteria tersebut adalah:

  1. Adanya kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan
  2. Adanya kebebasan menyatakan pendapat
  3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
  4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara
  5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
  6. Terdapat berbagai sumber informasi
  7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur
  8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus tergantung keinginan rakyat[6].

Menurut Sri Soemantri, jika melihat demokrasi dari pengertian harfiah diatas, maka hal tersebut tidaklah mungkin diwujudkan, oleh karena adalah mustahil orang yang berjumlah lebih banyak memerintah orang yang lebih sedikit[7]. Sehingga menurutnya, Aristoteles dalam membicarakan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada dan yang seharusnya berlaku, beranggapan bahwa demokrasi itu termasuk salah satu bentuk pemerosotan.

Oleh Arestoteles sebagaimana disinggung di pendahuluan tulisan ini, demokrasi biasa disebut sebagai mobocracy atau the rule of the mob yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh massa, sehingga pada akhirnya akan mendatangkan anarki. Argumentasi yang dibangun Aristoteles tersebut ada hubungannya dengan teori siklus pemerintahan yang dikemukakan oleh Polybios.

Ia mengatakan bahwa mula-mula pemerintahan itu berbentuk monarki, tetapi kemudian karena manusia itu tidak sama sifatnya, maka apabila keturunan raja-raja tersebut yang merintah itu kemudian menggantikan dan memerintah dengan sewenang-wenang, maka timbullah suatu tirani, dimana raja-raja itu hanay memperhatikan kepentingannya sendiri-sendiri.

Kemudian diantara kaum bangsawan timbul perasaan tidak puas dan menggulingkan raja-raja tersebut hingga terjadilah aristokrasi yang sama serta tidak abadi, maka muncullah oligarkhi, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang demi kepentingan mereka sendiri.dan pemerintahan yang demikian ini akan ditentang kembali oleh rakyat yang melahirkan demokrasi.[8]

Sehingga apa yang disebutkan Sri Soemantri diatas dapat dipahami dalam kontek demokrasi secara formil, atau dalam makna harfiah, Sehingga adalah menarik untuk melihat demokrasi dari sisi substansinya/isinya. Untuk itu penulis mencoba mengutip pendapat Robert K. Carr sebagai berikut[9] ;

A further difficulty about divining democracy is that the term is used to describe both an ideology and an actual governmental mechanism.

people refer to the former when they talk about democratic way of life, and the letter when the talk about democracy in action. In other words, democracy is both theory and practice

( Terjemahan bebas ; Suatu hal yang cukup sulit untuk mendifinisikan demokrasi adalah terjadinya pendiskipsian ganda antara demokrasi sebagai suatu ideologi dengan demokrasi sebagai suatu mekanisme pemerintahan yang dilakukan secara aktual.

Masyarakat selalu mengacu pada masa lalu ketika mereka membicarakan demokrasi, baik sebagai pandangan hidup (ideologi), maupun sebagai aksi. Atau dalam bahasa lain, demokrasi akan dimaknai (oleh masyarakat) sebagai teori dan praktek).

Dalam pandangannya, Carr menyatakan bahwa dalam aras praktiknya, demokrasi bukan hanya dimaknai sebagai sebuah ideologi, melainkan juga sebagai sebuah praktek yang terjadi dalam masyarakat, terutama mengenai mekanisme pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam kerangka berpikir demikian, relevan untuk melihat demokrasi dari perspektif ilmu politik, dimana demokrasi dibagi dalam dua pemahaman, yakni; demokrasi dalam arti normatif dan demokrasi dalam arti empirik[10]. Demokrasi dalam pemahaman normatif merupakan sesuatu yang ideal untuk diselenggarakan oleh suatu negara, nilai ideal terhadap demokrasi ini, biasa dapat ditelusuri lewat konstitusi suatu negara, di Indonesia, demokrasi dalam ranah normatif dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) , maupun Pasal 28 UUD 1945, yang menegaskan;

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) ).

Kemerdekaan bertserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28).

Sedangkan dalam pemahaman empirik, demokrasi dilihat sebagai perwujudan kehidupan politik praktis suatu negara sebagaimana parameter-parameter demokrasi yang disusun oleh beberapa pakar diatas[11].

Paham demokrasi berdasarkan kreteria-kreteria diatas berdasarkan subjek yang berdaulat atasnya, dapat dibagi menjadi :

    1. demokrasi liberal dan;
    2. demokrasi yang berketuhanan.

Membagi demokrasi pada dua pemahaman, liberal dan berketuhanan, sesungguhnya mengulang kembali diskursus antara teori kedaulatan rakyat (people sovereignty) dan teori kedaulatan Tuhan (God sovereignty).

Menurut C.S.T Kansil, kedaulatan memiliki tiga karakter, yaitu asli, tertinggi dan tak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan memiliki sifat asli, karena  ia bukan berasal dari kekuasaan lain. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan yang tertinggi dan karenanya ia tidak dapat dibagi-bagi dengan kekuasaan yang lain.[12] Jika sumber kedaulatan itu adalah rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Karena rakyat dianggap supreme, maka pemerintahan yang terbentuk-pun mesti berdasarkan cara-cara tertentu yang meletakkan rakyat sebagai pembentuknya.

Demokrasi dalam arti liberal biasanya dimaknai mirip dengan logika ini. Demokrasi semata-mata diletakkan sebagai suatu ideologi yang meletakkan rakyat di tempat tertinggi piramida kekuasaan. Dengan logika ini pula, segala bentuk pemerintahan yang terbentuk tanpa mengikutsertakan rakyat dianggap tidak demokratis. Tidak hanya pada titik itu saja, demokrasi liberal juga menempatkan rakyat sebagai sumber pembuatan hukum. Hukum yang demokratis adalah hukum yang dibentuk atas kehendak rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Hampir seluruh penganjur demokrasi mengikuti faham demokrasi liberal ini. Robert A.Dahl misalnya, ketika membahas tentang keuntungan-keuntungan demokrasi, ia menyebutkan pelbagai keuntungan yang semuanya menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus objeknya. Beberapa keuntungan demokrasi yang dikemukakan Dahl, antara lain ;

a)      Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik;

b)      Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem yang lain;

c)      Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya;

d)     Pemerintahan demokratis dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral;

e)      Pemerintahan yang demokratis dapat membantu lahirnya persamaan tingkat politik yang relatif sama.[13]

Henry B.Mayo dalam memberikan tafsir demokrasi juga menekankan pembentukan pemerintahan oleh rakyat. Ia menyatakan : “ A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis…”[14]. Pertemuan para pakar hukum yang tergabung dalam Commission of Jurist di Bangkok juga membuat rumusan yang tidak jauh berbeda tentang demokrasi, yaitu “ a form of government where the citizens exercise the same right”.[15]

Sebaliknya, dalam teori kedaulatan Tuhan, yang diangap memiliki kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Rakyat atau manusia tetap diberikan otoritas, namun otoritas yang dimiliki rakyat bukanlah otoritas asli, melainkan pemberian dari Tuhan berdasarkan wahyu-wahyu-Nya. Dalam ideologi demokrasi, pengaruh teori kedaulatan Tuhan ini merubah cara berpikir sebagian ahli tentang demokrasi sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat an sich. Disinilah titik awal lahirnya demokrasi berketuhanan.

Abu A’la Al-Maududi misalnya, dalam bukunya Al-Khilafah Wa Al-Mulk mengemukanan tesis tentang perkawinan teori kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat yeng menurutnya melahirkan satu sistem teo-demokrasi. Oleh Maududi, sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat adalah sistem terbaik, sebab selama pemerintahan dipegang oleh kelompok tertentu dan sifatnya tertutup hanya akan melahirkan ketidak baikan. Maududi bahkan secara tegas mengkritik praktek di masa-masa kekhalifahan Islam, termasuk kekhilafahan pasca Rasulullah yang dianggap tidak melibatkan peran masyarakat secara luas[16].

Kendati demikian, oleh Maududi, pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat itu harus tunduk pada hukum Allah sebagai sesuatu yang tertinggi. Tuhan menurut Maududi, adalah sesuatu yang tunggal, termasuk dalam penciptaan hukum. Dalam titik inilah, manusia tak punya otoritas untuk menciptakan hukum, kecuali memberi tafsir atas ketidakjelasan atau kekosongan hukum berdasarkan kondisi tertentu melalui ijtihad. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi berketuhanan.

PEMBAHASAN

Munculnya gagasan mengenai negara hukum (law state), yaitu negara yang dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, membuat ideologi demokrasi harus bersentuhan dengan gagasan ini. Sekarang ini, tak ada satu negara-pun yang tak mengakomodir gagasan negara hukum.

Tak ada negara yang diperintah, tanpa hukum yang dijunjung tinggi di negara tersebut. Di lain pihak, gagasan negara hukum hanya akan dapat terbentuk jika adanya pemerintahan yang demokratis, sebab hanya pemerintahan yang demokratis yang mau tunduk pada hukum yang dibuat secara aspiratif. Dari relasi itu, lahirlah ciri-ciri dari negara hukum dewasa ini, seperti berikut ;

a)      Adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam Konstitusi;

b)      Terdapatnya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

c)      Pemilihan Umum yang bebas;

d)     Kebebasan untuk menyatakn pendapat;

e)      Kebebasan untuk berorganisasi/berserikat dan berkumpul; dan

f)       Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education).[17]

Teori mengenai negara hukum ini, menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Hans Kelsen yang dilanjutkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam Stafenbau theory menyatakan, konstitusi sebagai gerund norm atau norma dasar dalam suatu negara. Norma dasar itu sangat bersifat asasi dan menjadi ruh bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai gerund norm, konstitusi dapat bersifat tertulis dan tak tertulis.[18]

Dalam negara hukum, pelbagai karakter dan sifat demokrasi sebagaimana dijabarkan di atas dijamin dan diatur dalam konstitusi suatu negara. Pengaturan nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi memberikan petunjuk bahwa demokrasi dijadikan ruh bagi tata kelola negara tersebut. Dalam konteks inilah lahir negara yang demokratis berdasarkan konstitusi.

Dalam ranah ke Indonesiaan, pembahasan terkait negara hukum dapat ditelusuri dari rumusan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : Negara Indonesia adalah negara hukum. Di lain pihak, Indonesia juga meletakkan rakyat sebagai sesuatu yang paling berdaulat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Kedua rumusan di atas sekaligus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi (UUD 1945) atau dengan kata lain, negara yang berfaham demokrasi konstitusional.

Di dalam UUD 1945 pasca amandemen terdapat karakter demokrasi yang amat menonjol dalam sistem ketatanegaraan kita. Karakter-karakter tersebut dapat ditelusuri dari batang tubuh UUD 1945, yaitu :

1)      Adanya mekanisme pembentukan pemerintahan yang aspiratif melalui Pemilihan Umum. Hal ini terlihat dalam pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A), pemilihan umum anggota DPR dan DPD (pasal 19 ayat (1) jo pasal 22C ayat (1)), serta pengaturan tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E).

2)      Adanya kemungkinan terjadinya rotasi kekuasaan yang terbuka melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun sekali (Pasal 22E ayat (1)), dan pembatasan masa jabatan, seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7).

3)      Adanya pembagian kekuasaan yang tegas antara lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Penyelenggaraan fungsi eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta dibantu oleh para menteri(Pasal 4,5,10,11,12,13,14,15,16 dan 17). Pelaksanaan kekuasaan legislatif dilakukan oleh DPR dan DPD (Pasal 19,20,21,22,22A,22B dan 22C) . Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan-peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24). Pelaksanaan kekuasaan pengawasan/auditif dilakukan oleh BPK (Pasal 23E).

4)      Hadirnya lembaga-lembaga negara penunjang (the supporting organ), seperti komisi pemilihan umum (Pasal 22E), Bank Sentral (pasal 23 D) dan Komisi Yudisial (Pasal 24B) dalam menjalankan tugas ketatanegaraan tertentu.

5)      Adanya jaminan kesetaraan hak-hak warga negara dan perlindungan hak asasi manusia, seperti kesamaan hak dalam pemerintahan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan serta hak-hak lainnya (Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

Berdasarkan karakter-karakter demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, maka negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut ideologi demokrasi dengan mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai panglimanya. Ide demokrasi-liberal demikian dianut Indonesia, dikarenakan beberapa alasan :

1)      Alasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia terdiri dari ribuan suku, serta ratusan agama, mulai dari agama-agama resmi yang diakui negara hingga agama-agama lokal yang dianut oleh komunitas stink tertentu di berbagai wilayah Indonesia.

Keanekaragaman itu, membuat Indonesia tidak mungkin memiliki satu ideologi tunggal, termasuk dalam merumuskan Konstitusinya. Demokrasi berketuhanan misalnya, akan sangat sukar diterapkan di Indonesia, sebab tafsir “Tuhan” akan diterjemahkan beragam oleh beragam komunitas yang ada. Dalam tataran perumusan sumber hukum, akan ditemukan kesulitan, sebab sumber hukum “Tuhan” mana yang dapat dipergunakan.

2)      Alasan Politis

Multikultural dan multi-ideologi masyarakat Indonesia membaginya kepada setidaknya tiga kelompok ideologi, yaitu : Islam, nasionalis dan sekuler. Ketiga Ideologi itu belakangan mengerucut pada dua kelompok ideologi, Islam dan Nasionalis.

Kedua kelompok ini semakin mengkristal dalam arena politik Indonesia. Kalangan nasionalis yang mendapat ikutan dari kalangan sekuler dan kelompok non-Islam lebih nyaman dengan penggunaan demokrasi-liberal sebagaimana ruh UUD 1945 di atas. Dan tidak pada tempatnya, kalangan Islam untuk memaksakan ideologi Islamnya demi tegaknya teo-demokrasi, sementara kesatuan bangsa adalah jaminannya.

3)      Alasan Historis

Secara historis, digunakan ideologi demokrasi dalam Konstitusi kita terkait dengan sejarah terbentuknya republik ini di masa lalu. Dalam teori pembentukan negara, terdapat dua alasan terbentuknya suatu negara.

Pertama : terbentuknya negara berdasarkan kesamaan etnik atau suku. Munculnya negara atas alasan ini memungkinkan keberlangsungan negara dalam jangka yang panjang, bahkan dalam beberapa kajian, negara-negara yang telah terpecah dapat bersatu kembali atas alasan kesamaan etnik ini Hal ini dapat dilihat dari bersatunya kembali Jerman Barat dan Timur menjadi Konfederasi Jerman, China dan Hongkong, kedepan mungkin antara Korea Selatan dan Utara.

Kedua : negara terbentuk atas alasan persamaan nasib. Nasib dalam konteks ini bias dikarenakan adanya persamaan nasib atas keterjajahan oleh bangsa lain, kemiskinan, keterbelakangan dan lain sebagainya. Indonesia yang sebelum kemerdekann terdii dari daerah-daerah memiliki kesamaan atas penjajahn yang berlangsung ratusan tahun. Kesamaan nasib terjajah inilah yang menghimpun daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan bernama Indonesia.

Secara teoritis, negara yang terbentuk oleh persamaan nasib rawan dengan disintegrasi. Salah satu cara agar disintegrasi itu terhindari adalah dengan membuat banyak konsensus dalam pelbagai perumusan ketatanegaraan. Indonesia memilih demokrasi –liberal dalam konstitusinya sebagai konsensus ketatanegaraan untuk menjaga diri dari disintegrasi.

Pilihan para pendiri negara untuk membentuk negara kesatuan di Indonesia juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan “retaknya” bangsa ini, jika menggunakan bentuk federal yang konsekwensinya memberikan ruang amat besar bagi setiap daerah yang nyata-nyata berbeda dan berpotensi meretas jalannya masing-masing.

Pilihan membentuk negara menjadi kesatuan dengan tidak begitu banyak memberi ruang aspirasi kepada daerah belakang dikoreksi pula dengan melahirkan kebijakan otonomi daerah. Secara filosofis, otonomi daerah adalah bentuk demokratisasi terhadap daerah dalam pembuatan kebijakannya.

Secara yuridis, terminologi otonomi daerah diatur dalam pasal 1 ayat (5) UU  No.32 Tahun 2004, yaitu :

“otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah tersebut, setiap daerah memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintah pusat tersebut ditegaskan dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu meliputi kekuasaan dalam bidang :

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. peradilan

e. moneter dan fiskal, dan;

f. agama

Berdasarkan aturan di atas, otonomi daerah jelas memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada setiap daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, otonomi daerah di Indonesia dilihat dari pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan di negara yang menganut bentuk federal[19]. Hal ini dilandaskan pada teori kekuasaan residu (sisa) atau residual power di suatu negara. Di negara-negara federal umumnya, kekuasaan sisa berada di pemerintahan federal (pusat), sementara kekuasaan yang proporsinya lebih banyak justru berada di negara-negara bagian[20].

Jika konsekwen menerapkan asas dan pembagian kewenangan otonomi sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan pelbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas, maka banyak sekali urusan pemerintahan yang berada di daerah. Sekali lagi ini adalah bagian dari bentuk demokratisasi secara konstitusional dalam pembagian kekuasaan pusat dan daerah di Inonesia

Sayangnya, selain enam urusan pemerintahan yang masih menjadi hak pemerintah pusat, berbagai urusan yang semetinya diserahkan kepada daerah juga masih diurusi oleh pusat, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyanderaan itu dilakukan dengan membuat regulasi turunan dibawah UU dalam bentuk PP. PP yang dimaksudkan melakukan penyanderaan itu ialah PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam PP tersebut, urusan pemerintahan dibagi atas dua jenis, yaitu : urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, serta urusan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pasal 2 ayat (4) PP No.38 Tahun 2007 tersebut dinyatakan terdapat 31 urusan yang menadi urusan pemerintahan (pusat). Sedangkan urusan yang dibagi bersama dengan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Beberapa contoh, otonomi yang semestinya menjadi domain urusan daerah, namun masih tersandera di tangan pusat adalah, Tersanderanya otonomi politik melalui sistem kepartaian yang bersifat nasional, otonomi pendidikan melalui standarisasi dan pengaturan kurikulum nasional, otonomi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam melalui perizinan dan pembagian royalti yang tidak proporsional dan pelbagai ranah otonomi lainnya yang nyatanya masih dikuasai pusat adalah potret pelaksanaan otonomi daerah setengah hati sekarang ini.[21]

Penutup

Demokrasi sebagai sebuah ideologi nyatanya mendasari kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam klausula Konstitusi republik Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, demokrasi memiliki nilai-nilai yang selalu dapat disesuaikan dengan pelbagai sistem ketatanegaraan yang tersedia. Demokrasi sesungguhnya dapat tumbuh dalam sistem pemerintahan presidensial, parlementer, bahkan khilafah dalam pengertian tertentu. Ia juga dapat menembus batas bentuk negara, seperti kesatuan, federal, maupun konfederal.

Bahan Bacaan

  • Abu A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terjemahan, Penerbit Mizan, Jakarta, 1993.
  • Afan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
  • Arend Liyphard, Democracies, Yale University, USA, 1984.
  • Finer, S.E.et.al,. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press.1995.
  • Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, Oxford University Press, New York, 1960.
  • Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
  • Jimly Asshiddiqie, Reformasi Hukum Nasional. Makalah Seminar Kelompok  Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
  • M.Rifqinizamy Karsayuda, Memaksimalkan Ruang Otonomi Berbahan Lokal, Makalah yang disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk “IDENTITAS LOKAL DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Manajemen Ilahiyah di Kabupaten Tanah Bumbu)” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bekerjasama dengan The Wahid Institute di Hotel Arum Banjarmasin, 20 Juni 2009.
  • M.Rifqinizamy Karsayuda, Pilkada : Perspektif Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2006.
  • Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Mandiri, Jakarta, 1983.
  • S.F.Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002.
  • Robert A. Dahl, On Democracy , edisi terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
  • Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1973.


[1] Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1973, hlm 1.

[2] M.Rifqinizamy Karsayuda, Pilkada : Perspektif Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm 12.

[3] Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Mandiri, Jakarta, 1983, hlm 50.

[4] Afan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm  6.

[5] Ibid, hlm 7-9.

[6] Arend Liyphard, Democracies, Yale University, USA, 1984, hal 10.

[7] Sri Soemantri, Op.Cit.

[8] Sri Soemantri, Op.Cit, hlm 2.

[9] Robert K.Carr, American Democracy in theory and practice dalam Ibid.

[10] Afan Gaffar,Op.Cit, hlm 3

[11] Ibid, hlm 4

[12] S.F.Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 26.

[13] Robert A. Dahl, On Democracy , edisi terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 84-85.

[14] Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, Oxford University Press, New York, 1960, hlm 70.

[15] Miriam, Op.Cit, hlm 61

[16] Abu A’la Al-Maududi, Al-Khilafah Wal-Mulk yang diterjemahkan menjadi Khilafah dan Kerajaan, Penerbit Mizan, 1993, hlm 15-35.

[17] Miriam, Op.Cit, hlm 38.

[18] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 200.

[19] Jimly Asshiddiqie. 1999. Reformasi Hukum Nasional. Makalah Seminar Kelompok  Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Sekretariat Negara. hlm 12.

[20] Finer, S.E.et.al,.1995. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press. hlm 134.

[21] M.Rifqinizamy Karsayuda, Memaksimalkan Ruang Otonomi Berbahan Lokal, Makalah yang disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk “IDENTITAS LOKAL DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Manajemen Ilahiyah di Kabupaten Tanah Bumbu)” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bekerjasama dengan The Wahid Institute di Hotel Arum Banjarmasin, 20 Juni 2009.

Dirilis pada Jurnal Cita Hukum, Fakultas Hukum Unlam, Desember 2010

Komentar
  1. chey mengatakan:

    apa perbedaan demokrasi purba dan moderen

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s