Perlindungan terhadap Minority Shareholders

Posted: Mei 1, 2008 in makalah/perjamuan ilmiah

Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki.

Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dalam konteks itulah penting adanya perlindungan hukum untuk melindungi pemegang saham minoritas ini. Di negara-negara common law terdapat dua jenis perlindungan hukum berdasarkan pada tempat pengaturannya. Pertama perlindungan yang diatur oleh aturan-aturan dalam commonlaw itu sendiri dan pengaturan pada berbagai statuta di masing-masing negara.

Prinsip yang mengatur perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini adalah merupakan pengecualian dari prinsip yang dikenal dalam kasus Foss v Harbottle. Dalam kasus tersebut dua orang pemegang saham menggugat para manajeman perusahaannya dikarenakan mereka telah menjual tanah perusahaan dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga pasar. Oleh hakim kedua orang pemegang saham itu (minoritas) ditolak dalilnya, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi penjualan tersebut, sebab telah diputuskan oleh perusahaan dan didukung oleh para pemegang saham mayoritas. Berdasarkan kasus tersebut muncullah prinsip mayoritas, yang terdiri dari dua hal, yaitu ;

  1. Untuk menuntut satu kesalahan yang terjadi terhadap perusahaan, maka hanya perusahaanlah yang dapat menuntutnya ;
  2. Jika secara prinsipil diserahkan kepada pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham minoritas tidak mempunyai hak untuk menyanggahnya.

Dalam tulisan ini akan diperlihatkan pengaturan oleh statuta di Malaysia untuk melindungi pemegang saham minoritas ini dengan terlebih dahulu membahas tentang prosedur yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas untuk megajukan gugatan (petition) di Pengadilan.

Bentuk-Bentuk Tindakan

Teradapat tiga bentuk tindakan yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas, yaitu ;

  1. Tindakan terbitan, yaitu suatu tuntutan yang dilakukan oleh pemegang saham minoriti kepada pihak ketiga dikarenakan adanya potensi yang diakibatkan oleh perilaku pihak ketiga yang akan merugikan perusahaan. Tampilnya pemegang saham minoritas disini dalam rangka menyelamatkan eksistensi dan tujuan perusahaan. Sehingga dalam tuntutan ini, pemegang saham minoritas bukan bertindak atas namanya sendiri, melainkan atas nama perusahaan.
  2. Tindakan Perwakilan, yaitu tindakan yang semestinya dilakukan oleh beberapa orang pemegang saham minoritas, karena sama-sama dirugikan. Dalam hal ini tindakan cukup dilakukan oleh salah seorang dari mereka, konsekwensi yuridisnya, bila tindakan itu diterima oleh Pengadilan, maka yang lain juga secara ex officio tidak perlu membuktikan ulang.
  3. Tindakan pribadi adalah tindakan yang dilakukan oleh pribadi pemegang saham, karena dirugikan ataupun tidak terpenuhinya hak-haknya.

Perlindungan dalam Common Law

Dalam common law diberikan beberapa perlindungan terkait situasi sebagai berikut ;

  1. Apabila direksi bertindak secara ultra vires melebihi kuasanya.

Dalam kasus Parke v Daily News didapati bahwa para direksi mengeluarkan satu program perusahaan untuk memberikan donasi kepada pihak-pihak yang tidak mampu, akibat donasi tersebut perusahaan rugi secara keuangan. Hal ini menimbulkan gugatan dari para pemegang sahamnya. Apa yang dilakukan direksi tersebut merupakan tindakan yang bersifat ultra vires.

  1. Apabila tindakan yang dibuat atau diluluskan dilakukan oleh mayoritas biasa, sementara mayoritas secara khusus diperlukan dibawah UU, namun tidak dipenuhi.

Dalam kasus Oriental Telephone, telah terjadi pelanggaran secara prosedural, karena pemegang saham mayoritas tidak memperhatikan ketentuan dibawah UU untuk mengikutsertakan pemegang-pemegang saham lainnya yang secara khusus telah diatur.

  1. Apabila hak individu seseorang sebagai pemegang saham dilanggar.

Dalam konteks ini yang menjadi titik tekan adalah adanya pelangaran terhadap hak pemegang saham minoritas secara pribadi, seperti tidak diberikannya hak untuk memilih dalam RUPS. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Pander v Lushingthon.

  1. Apabila berlaku fraud terhadap pemegang saham minoritas, yaitu berupa tindakan-tindakan pemegang saham mayoritas yang bukan hanya merugikan secara materiil, namun juga tindakan-tindakan pemegang saham mayoritas yang mengambil keuntungan secara imateriil, berupa mengambil kesempatan dan perlakuan curang lainnya. Beberapa tindakan tersebut dapat dilihat digambarkan sebagai berikut ;

a. Mengambil alih harta, uang dan peluang perusahaan;

Cara-cara yang digunakan untuk mengambil alih harta, uang dan peluang perusahaan biasanya dilakukan secara curang oleh pemegang saham mayoritas. Dalam Kasus Hoopers Telegraph, para pemegang saham mayoritas berkonspirasi untuk membuat perusahaan tersebut merugi dan pada masa tertentu ingin mengambil alih perusahaan secara penuh.

b. Pemegang saham mayoritas mendapat keuntungan dengan mengambil kesempatan perusahaan;

Dalam kasus Daniels v Daniels, pasangan suami isteri Mr dan Mrs Daniels yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas, sekaligus direksi menjual sebidang tanah perusahaan dengan harga jauh lebih murah kepada Mrs. Daniels. Pengadilan memutuskan telah terjadi perbuatan fraud oleh keduanya dalam kasus ini.

c. Pemegang saham mayoritas melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan didirikannya perusahaan;

Dalam konteks ini yang pertama harus dilihat adalah tujuan didirikannya perusahaan berdasarkan memorandum atau tujuan-tujuan yang ada dalam sebuah perjanjian.

d. Pengurangan modal yang dilakukan untuk merugikan satu kelas pemegang saham.

  1. Kepentingan untuk menegakkan keadilan.

Perlindungan oleh Akta Syarikat 1965

  1. Perlindungan hak kelas

Sebuah perusahaan dibenarkan membuat hak-hak kelas yang berbeda, seperti hak untuk mendapatkan deviden utama bagi pemegang saham tertentu. Namun jika hak-hak kelas yang utama, seperti hak untuk mengikuti RUPS atau hak untuk memilih dianulir oleh kelas-kelas mayoritas, maka pemegang saham minoritas dapat membuat petisi ke Pengadilan dalam hal ini.

  1. Perlindungan pada saat perubahan memorandum

Dalam Akta Syarikat 1965 Malaysia, sebuah perubahan memorandum haruslah diberitahukan terlebih dahulu sebelum 21 hari. Bersamaan dengan hal tersebut disertakan pula notis yang berisikan apa-apa saja yang akan dirubah dalam memorandum tersebut.

Jika pihak pemegang saham minoritas tidak setuju dengan isi notis yang itu juga berarti keberatan dengan poin-poin yang akan dirubah dalam memorandum, maka ia memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut kepada Pengadilan. Pengadilan-lah yang berwenang untuk memutuskan apakah keberatan itu diterima atau ditolak. Jika iterima maka isi memorandum itu tidak dapat dirubah sesuai dengan rencana yang ada pada notis.

  1. Adanya prejudice yang tidak adil

Sebuah prejudice yang tidak adail ialah suatu perlakuan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidak adilan, seperti tidak dilaporkannya laporan keuangan perusahaan, adanaya diskriminasi dan lain-lain.

Jika hal tersebut terjadi, maka pemegang saham minoritas dapat membawanya ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam s.16 Akta Syarikat.

  1. Pemeriksaan oleh Menteri yang berwenang

Pemeriksaan oleh menteri dilakukan jika ada permintaan dari para pihak sebagaimana diatur dalam s.197 akta Syarikat. Menteri c.q pemeriksa yag diutusnya dapat melakukan pemeriksaan kepada suatu perusahaan berdasarkan permintaan. Jika dalam pemeriksaan tersebut didapati adanya hasil yang negatif, seperti adanya prejudis, maka menteri dapat membuat petisi ke Pengadilan. Dalam konteks ini, segala sesuatunya tergantung kepada menteri.

  1. Adanya hak bantah berdasarkan s. 65 dan hak rekusisi berdasarkan s.144

Pemegang saham minoritas dapat melakukan bantahan atas berdasarkan s 65 (4) atas perubahan memorandum yang dianggapnya merugikannya. Adapun pihak yag dapat membantah dipersyaratkan memiliki saham minimal 1/10 dari total saham perusahaan. Bantahan tersebut diserahkan ke Pengadilan.

Hak lain yaitu hak rekusisi adalah hak membantah hasil musyawarah atau RUPS. Syaratnya sebelum bantahan itu dikirimkan kepada pejabat berwenang di Malaysia, bantahan tersebut harus ditanda tangani oleh ahli rekusisi. Adapun yang dapat mengajukan hak ini juga dipersyaratkan minimal memiliki 1/10 dari total saham.

Penutup.

Pelbagai perlindungan yang diberikan, baik dibawah konvensi comon law, maupun dalam Akta Syarikat 1965 di Malaysia menuntut adanya keaktifan dari pemilik saham minoritas.

Walau demikian, diluar konteks idealita hal demikian mungkin sangat sulit dilakukan, sebab jika gugatan diajukan ke Pengadilan, maka akan terjadi konflik kepentingan secara bisnis yang pada akhirnya memposisikan pihak minoritas dalam posisi yang tidak menguntungkan.

M.Rifqinizamy Karsayuda, Mahasiswa Program Masters of Law Universiti Kebangsaan Malaysia

About these ads
Komentar
  1. gloria mengatakan:

    Sore pak rifqy<

    Hari ini saya menghadiri RUPST dan sebagai pemegang saham minoritas sedangkan pemegang saham mayoritas dari Hong Kong. kami tiba di RUPST 15 menit terlambat dari waktu RUPST yang telah dijadwalkan. awalnya kami salam2man dan tidak ada masalah. kita kami mulai duduk untuk mulai rapat, lalu kami meminta agar rapat menggunakan bahasa indonesia dan lawyer mereka akan mentranslet untuk mereka. Ketika kami memintakan itu, mereka keberatan dan komisarisnya berbicara kepada pemimpin rapat yang juga orang asing bahwa kami terlambat dan RUPST telah selesai, kemudian mereka menandatangani daftar hadir dan hasil RUPST yang telah mereka ketik dan persiapkan di depan kami. Jika RUPST telah selesai seharusnya semuanya dokumen sudah dalam keadaan selesai ditandatangani kan pak?. jadi intinya kami tidak dijinkan mengeluarkan pendapat dan tidak ada proses voting. padahal sebelumnya kami sudah menuliskan surat yang meminta penjelasan mereka atas laporan keuangan yang tidak transparan, surat tersebut tidak dibalas dan tidak dibahas di dalam RUPST.

    Yang saya mau tanyakan. apakah karena suara mereka sudah memenuhi qorum, lantas tata cara RUPS bisa diabaikan tanpa memebrikan hak kepada kami minoritas sedikitpun untuk menggunakan haknya?

  2. [...] Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas mengguna … Read More [...]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s