Dalam bukunya The Modern Constitutions, K.C Wheare menggambarkan pergeseran muatan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara. Pergeseran muatan konstitusi tersebut dari yang semula bersifatn institusionalis menuju humanis dalam satu abad terakhir. Konstitusi-institusionalistik menekankan pada pengaturan pelbagai hal mengenai institusi-institusi dalam suatu negara semata, tanpa memberi ruang bagi perlindungan hak-hak asasi manusia atau perlindungan terhadap warga negaranya.
Saat ini sangat sedikit negara yang tidak menganut paham konstitusi-humanistik ini, kecuali Australia yang tidak satu pasal-pun dalam konstitusinya mengatur tentang hak-hak warga negaranya secara implisit. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya ide tentang negara kesejahteraan (walfare state) dan gagasan seputar hak asasi manusia (human right).
Menurut A.V Dicey, salah satu muatan pokok konstitusi adalah adanya perlindungan tentang hak-hak warga negara, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Indonesia mengambil peran dalam merealisasikan ide konstitusi-humanistik ini. Dalam pembukan UUD 1945 ditegaskan salah satu tujuan didirikannya republik ini ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kajian hukum tatanegara, pembukaan sebuah konstitusi merupakan norma-norma fundamental dalam sebuah negara (staat fundamental norm) yang karenanya tidak boleh diubah. Dalam konteks tersebut tujuan bangsa ini untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas adalah suatu amanah yang tidak bisa ditawar-tawar.
Pendidikan merupakan kata kunci dalam rangka mewujudkan tujuan negara itu. UUD 1945 sebagai konstitusi kita memberikan perlindungan konstitusional kepada warga negara untuk mendapatkannya. Beberapa klausul dalam UUD 1945 pasca amandemen setidaknya memberikan pengaturan yang lebih tegas perihal jaminan akan tersedianya pendidikan yang lebih baik di negeri ini. Dalam pasal 28 C disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhannya salah satunya melalui pendidikan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal 28 E ditegaskan setiap warga negara bebas untuk memilih pendidikannya. Kedua pasal ini menegaskan adanya perlindungan negara bagi hak-hak pendidikan warganegara kita
Sedangkan dalam Pasal 31 UUD 1945 secara khusus ditegaskan beberapa hal yang menjadi kewajiban negara dalam mencapai kehidupan bangsa yang cerdas. Pertama : Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini berarti juga merupakan kewajiban negara untuk memberikan hak tersebut kepada warganya. Kedua : Adanya kewajiban bagi setiap warganegara untuk mengikuti pendidikan dasar dan ketiga : negara melalui pemegang otoritasnya (pemerintah) harus memprioritaskan anggaran di sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
Menuju Inkonstitusionalitas
Kendati UUD 1945 pasca amandemen memberikan pelbagai harapan terhadap dunia pendidikan kita, namun berbagai halangan untuk mewujudkannya seakan tak pernah usang. Persoalan pendidikan dasar yang merupakan hak warganegara dan kewajiban pemerintah misalnya, masih dirundung persoalan klasik seperti belum terjangkaunya biaya untuk mengikutinya. Kendati di beberapa daerah di gratiskan SPP-nya, namun dilain pihak masih didapati adanya iuran-iuran yang memberatkan. Begitupula persoalan sarana prasarana dan pelbagai persoalan lainnya yang belum mampu mewujudkan amanah konstitusi itu secara baik.
Persoalan klasik lain yang hingga kini menjadi diskursus ialah tidak pernah terpenuhinya anggaran pendidikan 20% di APBN. Bahkan dalam masalah ini, Mahkamah Konstitusi (MK) setidaknya telah dua kali mengeluarkan putusan tentang UU APBN yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi lantaran besaran anggaran sektor pendidikan dibawah 20%.
Arah kebijakan pendidikan kita seakan semakin menjauh dari amanah konstitusi yang diperlihatkan oleh beberapa fakta. Pertama : baru-baru ini MK mengeluarkan putusannya tentang dimasukkannya anggaran gaji tenaga pendidik dalam pos anggaran pendidikan. Selama ini angaran tersebut berada di luar pos anggaran pendidikan. Salah satu alasan MK memasukkannya agar nominal 20% anggaran sektor pendidikan di Konstitusi segera terwujud.
Putusan MK itu sesungguhnya merupakan langkah mundur dalam rangka menghadirkan pendidikan yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas, dimana salah satu faktor penunjangnya ialah persoalan dana. Dengan dimasukkannya pos anggaran tenaga pendidik, maka sesungguhnya akan mereduksi pos anggaran pendidikan lainnya, sebab anggaran gaji tenaga pendidik jumlahnya sangat besar. Hal ini akan (mudah) dijadikan dalih bahwa anggaran pendidikan semakin mendekati kisaran 20%, padahal alokasi dalam pos-pos anggarannya didominasi oleh pos belanja aparaturnya, bukan untuk pos-pos yang lebih substantif, seperti buku, sarana prasana, pelatihan dan lain-lain.
Kedua : Munculnya RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) juga berpotensi menjadkani kebijakan pendidikan yang inkonstitusional. RUU BHP menegaskan penyelenggara pendidikan, utamanya PT tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, termasuk dalam hal keuangannya. Bagi para pendukung BHP kehadirannya diharapkan akan menjadikan PT lebih mandiri dan kompetitif, namun sebaliknya banyak pihak tidak sadar bahwa rancangan kebijakan ini bertolak belakang dengan amanah UUD 1945 yang mengalokasikan pandapatan dan belanja negara dan daerah yang besar untuk sektor pendidikan. RUU BHP dapat dimaknai “lepas tangannya” peran negara dalam dunia pendidikan kita. Implikasi negatif dari kebijakan ini ialah semakin sulitnya pertumbuhan beberapa PT yang selama ini tidak memiliki sumber pendapatan lain yang memadai sebagai pengganti subsidi negara. Akibatnya cara instan yang dilakukan adalah dengan menaikkan berbagai iuran di PT tersebut yang memberatkan masyarakat untuk berstudi di PT. Hal yang jelas-jelas tidak memberikan perlindungan hak terhadap warga negara, sekaligus mimpi buruk bagi cita-cita kita menghadirkan kehidupan bangsa yang cerdas melalui pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.
Di hari Pendidikan tahun ini, kita sedang dihadapkan pada kebijakan pendidikan yang tidak jelas arah konstitusionalitasnya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara seakan sedang mengalami degradasi legitimasi yang dilakukan oleh penyelenggara negaranya sendiri. Delegitimasi itu dapat terlihat dari berbagai kebijakan di sektor pendidikan yang cenderung (semakin) inkonstitusional. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
M.Rifqinizamy Karsayuda, Pengajar FH Unlam Banjarmasin, Kandidat Master dalam kajian hukum ketatanegaraan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki.