Berbagai media massa di tanah air akhir-akhir ini sibuk membincangkan hasil Survey KPK tentang institusi negara dengan integrasi terendah atau dalam bahasa vulgarnya terkorup. Survey tersebut dilakukan di 30 institusi pemerintahan, hasilnya, Departemen Hukum dan Ham (Dephuk dan HAM) dinyatakan sebagai lembaga pemerintah terkorup dengan niali 4,15. Banyak pihak tersontak, utamanya dikalangan internal departemen yang dipimpin Andi Mattalata itu, sebab selama ini departemen tersebut berada di zona yang tak tersentuh survey-survey serupa.
Hasil Survey KPK terhadap masyarakat tersebut nampaknya memakai pola yang (agak) mirip dengan yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia (TII), yaitu menghimpun persepsi public terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparat, maupun institusi tertentu. Secara metodologi, cara demikian masih terbuka untuk diperdebatkan, sebab persepsi bisa didasarkan atas pengalaman, atau hanya berdasarkan public opini. Jika persepsi hanya berdasarkan atas opini public, bisa jadi persepsi tersebut jauh dari faktanya.
Memperbandingkan hasil Survey KPK dengan berbagai survey yang dilakukan oleh TII cukup menarik, karena ia dilakukan dengan Metode yang hamper serupa, namun dengan hasil yang agak berbeda. TII selama ini menempatkan institusi penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan dan peradilan), serta institusi politik (partai politik dan parlemen) sebagai dua kelompok institusi terkorup, setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Dephuk dan HAM yang sejatinya telah terpisah dari lembaga peradilan seiring dengan independensi lembaga peradilan kita dibawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kini dinyatakn sebagai lembaga terkorup. Artinya minus aparatur pengadilan yang dahulu menjadi domainnya, departemen itu masih “sakit” terserang virus akut korupsi.
Korupsi di Dephuk dan HAM konon disinyalir terjadi di institusi Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakata dan/atau Rumah Tahanan alias Penjara. Di Imigrasi misalnya, Potensi korupsi terjadi pada pengurusan berbagai dokumen keimigrasian. Saya pernah mengalami sendiri persoalan ini pada saat mengurus parpor saya. Pada saat itu saya dimintai petugas imigrasi sebesar Rp. 350 ribu guna pembuatan paspor, padahal di loket depan kantor tersebut tertulis biaya pembuatan parpor sebesar Rp. 270 ribu. Berdasarkan hal tersebut sayapun bertanya kepada petugas di loket, nominal mana yang benar apakah yang 350 atau 270. Petugas itu tidak memberi jawaban tegas dan malah balik bertanya siapa yang memintai bapak sebesar Rp.350 ribu? , Saya jawab si A.
Tak lama berselang, Si A datang kepada saya dan bertanya mengapa saya menanyakan pembayaran sebesar itu, saya katakan bahwa saya bingung karena terdapat selisih Rp 70 ribu yang tidak disebutkan dalam nominal didepan loket. Si A berkilah dengan menyatakan bahwa uang Rp.70 ribu tersebut adalah uang yang wajib dikeluarkan setiap pembuat paspor, saya kemudian tanyakan dasar hukumnya. Ia mengatakan itu merupakan perintah Kepala Kantor Imigrasi setempat. Saya terus telusuri dengan meminta SK tertulis sang Kepala Kantor. Si A pun terlihat kewalahan dan agak emosi, kendati pada akhirnya memberikan kelebihan uang Rp 70 ribu tersebut kepada saya.
Sayangnya hal tersebut hanya berlaku kepada saya pada saat itu. Seorang kolega yang kebetulan bergelar Professor harus membayar Rp.350 ribu, bahkan beberapa yang lain harus mengeluarkan uang Rp.400 ribu untuk pengurusan paspor. Dapat dibayangkan berapa rupiah yang harus dikeluarkan rakyat untuk membayar biaya yang tak jelas peruntukkannya di Kantor Imigrasi.
Lain lagi kisah beberapa TKI gelap yang saat ini jumlahnya sangat banyak di Malaysia. Beberapa dari mereka bekerja di warung makan, tempat saya sering makan disana. Sebagai sesame WNI kami sangat akrab dan banyak berbagi cerita. Salah satu cerita yang sering saya dengar adalah cerita merka masuk ke Malaysia dengan cara gelap atau tanpa dokumen kerja. Konon mereka dapat masuk, karena ada persekongkolan dengan pihak Imigrasi kita.
Lain Imigrasi, lain lagi penjara. Di tempat yang seharusnya dijadikan tempat untuk “mendidik” para nara pidana ini tak sedikit kita dapati justru menjadi lahan subur perilaku kejahatan. Penjara nampaknya bukan mendidik orang-orang yang telah dinyatakan bersalah secara hukum, namun menjadi tempat penampungan bagi meraka dan membiarkan perilaku kejahatannya. Dalam berbagai pemberitaan kita mendapati fakta bahwa transaksi narkotika justru terjadi di Penjara. Roy Marten dan sindikat barunya, justru berkenalan di pejara. Belum lagi berbagai perilaku menyimpang lainnya, seperti kekerasan (bahkan pembunuhan), perilaku seksual dan sebagainya masih menjamur di penjara-penjara kita.
Petugas penjara (sipir) dan petugas lainnya yang berwenang untuk itu, nampaknya terkesan membiarkan atau mungkin tidak dapat berbuat banyak. Dalam beberapa kasus larinya para narapidana, didapati bukti bahwa ada keterlibatan para sipir, bahkan kepala lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan mereka konon didahului dengan aksi suap.
Korupsi di Imigrasi dan Penjara senyatanya telah menjadi buah bibir di masyarakat, sekaligus sebagai cermin buruk bagi Dephuk dan HAM. Itulah kira-kira yang menyebabkan hasil Survey KPK menyebutkan bahwa departemen ini terkorup. Sayang kita belum berhasil melihat langkah konkrit pembaharuan dua institusi dibawah Dephuk dan Ham itu, kendati silih berganti menteri yang memimpin departemen itu, bahkan beberapa mentri di Dephuk dan Ham disinyalir juga (pernah) terlibat perilaku korup ini…………Wallahu’alam
Saya baru saja menerima kabar kalau Kepres tentang Renumerasi atau kenaikan gaji seluruh jajaran Mahkamah Agung dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya telah disahkan oleh Presiden SBY terhitung September 2007 lalu dan akan segera dibayar.
