M.Rifqinizamy Karsayuda

Setiap kali menyebut nama Kalimantan, maka terbesit dua perasaan sekaligus dalam diri saya. Perasaan bangga karena dilahirkan di tanah yang sangat kaya sumber daya alam (SDA) nya, namun di saat yang bersamaan terkadang muncul rasa rendah diri lantaran Kalimantan ”enggan bangkit” dari berbagai ketertinggalan.

Berbagai pertanyaan refleksionis acap kali terlontar atas kondisi demikian. Mengapa Kalimantan yang ”besar” selalu terkerdilkan dalam berbagai ranah sosial, politik, ekonomi bahkan kebudayaan. Kalimantan yang besar justeru menjadi objek garapan daerah lain, bukan sebagai subjek penggarap untuk daerah lain, bahkan untuk dirinya sendiri.

Kekayaan alam yang keluar dari perut bumi Kalimantan dalam berbagai variannya masih berupa bahan baku mentah yang dikirim keluar daerah untuk diolah dan dijual kembali ke daerah ini untuk dikonsumsi dengan harga yang tinggi. Sebuah ironi, bak ”kelaparan” di kampung petani.

Membangun Kesadaran

Kekayaan alam yang tersedia di bumi Kalimantan di satu sisi menjadikan kita (baca: penduduk asli) harus bersyukur, namun terkadang kekayaan tersebut justeru menjadi momok bagi penduduk asli Kalimantan yang telah menghuni pulau ini turun temurun.

Secara sederhana, kekayaan alam yang melimpah membuat etos kerja dan semangat juang penduduk asli Kalimantan tak sekeras penduduk di pulau lain yang daerahnya tak sekaya pulau ini. Di pulau-pulau tertentu di republik ini yang miskin sumber daya alam, penduduk setempat dituntut bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, cara-cara seperti bertani, berkebun atau bahkan bekerja pada sektor-sektor lain yang membutuhkan tenaga ekstra diperlukan sebagai konsekwensi menyambung hidup. Hal berbeda ditemukan didaerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Kalimantan. Kecenderungan penduduk setempat untuk menyambung hidup adalah memungut kekayaan alam sekitar secara instan, tanpa mau mengolahnya lebih lanjut.

Pada puluhan tahun lalu, dimana hutan Kalimantan masih menjanjikan untuk terus ditebang dan kayu-kayu kasarnya dijual oleh penduduk setempat, membuat cara pandang yang instan pada penduduk setempat. Cara pandang (mindset) ini lambat laun ”dimanfaatkan” oleh pengusaha dan korporasi untuk menjajah hutan Kalimantan.

Cara pandang yang menginginkan serba instan adalah paradok dengan semngat kompetisi yang nyatanya dibutuhkan di era kekinian.

Hal lain yang membuat cara pandang instan tersebut terus terpelihara adalah minimnya jumlah penduduk di kawasan ini. Minimnya jumlah penduduk berekses pada minimnya kompetisi diantara penduduk setempat.

Cara pandang yang instan dan tidak kompetitif akan terusik ketika kondisi mengharuskan penduduk demikian berkompetisi. Hal inilah yang terjadi pada beberapa komunitas di Kalimantan dalam menghadapi etnis-etnis pendatang yang memiliki modal kompetisi yang baik. Etnis pendatang demikian mampu merubah kehidupannya lebih baik dibanding penduduk setempat yang telah puluhan bahkan ratusan tahun menghuni kawasan itu. Kondisi demikian tak jarang melahirkan konflik diantara mereka.

Konflik serupa idealnya tak pernah terjadi, jika sedari awal penduduk asli Kalimantan memiliki kesadaran untuk berjuang dan bekerja keras dalam menghadapi kompetisi yang tak dapat dibendung kedatangannya. Kompetisi yang kian hari kian menuntut penduduk Kalimantan mampu secara sadar meninggalkan gaya hidup instan yang bergantung dari cara-cara menguras kekayaan alam pulau ini menuju cara pandang yang mengedepandan pada keahlian dan etos kerja.

Kesadaran tersebut harus dibangun hari ini, sebelum hutan, batu bara, emas, mangan, biji besi dan berbagaikekayaan alam Kalimantan habis dikuras oleh cara berfikir instan kita. Kesadaran tersebut hanya dapat dibangun, jika kita tidak memandang Kalimantan sebagai arena preogratif yang menjadi hak mutlak kita sebagai penduduk aslinya, namun memandang Kalimantan sebagai area tanpa batas bagi persaingan global. Pilihannya adalah merubah cara berfikir atau membiarkan kita ”terusir” di tanah kita sendiri.

Kita Perlu Simbol

Pembangunan kesadaran dengan menitikberatkan pada perubahan cara pandang yang instan dan tidak kompetitif menjadi cara pandang yang lebih kompetitif dalam menyikapi Kalimantan kekinian adalah instrospeksi internal yang harus dilakukan oleh siapapun yang lahir, tinggal dan mengaku dirinya bagian dari Kalimantan detik ini.

Selanjutnya, Kalimantan juga perlu membangun etalase eksternal agar eksistensinya terlihat dalam ranak keindonesiaan, bahkan dunia. Selama ini orang akrab mendengar kata Kalimantan yang memiliki hutan dan satwa yang tak terhitung jumlahnya, namun kini kekayaan demikian telah menipis. Hari ini, Kalimantan idealnya mencitrakan dirinya sebagai daerah yang sejajar dengan daerah lain dalam berbagai hal.

Untuk menjawab hal tersebut sangatlah tidak mungkin jika berharap terjadinya akselerasi Kalimantan di berbagai bidang, maka etalase Kalimantan dalam berbagai bidang bisa jadi menjadi jawaban atas masalah ini. Etalase yang memungkinkan segera digagas bersama adalah pemunculan tokoh asal Kalimantan dalam berbagai bidang sebagai simbol Kalimantan melawan.

Dalam kajian psikologi, simbol yang kemudian menjelma menjadi idola akan sangat mempengaruhi cita-cita seseorang. Seorang anak yang sedari kecil mengidolakan seorang dokter, maka akan membentuk alam bawah sadarnya untuk menjadikan dokter sebagai cita-citanya.

Dalam kontek ini, simbol menjadi sangat penting untuk menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang. Munculnya orang-orang seperti Gusti Hendy, Ian Kasela, Moldy, Arul, Hendry Lamiri, Ananda dalam dunia berkesenian tingkat nasional misalnya, adalah simbol kebangkitan orang Kalimantan di dunia itu yang akan menjadi inspirasi anak-anak muda Kalimantan lainnya untuk mengikuti jejak mereka.

Begitu pula dengan munculnya Idham Chalid, Hamzah Haz, Sa’adillah Mursyid, Syamsul Mu’arif, Taufiq Effendy dalam jajaran kabinet akan menjadi inspirasi putra-putri terbaik Kalimantan lainnya untuk mengikuti jejak mulia mereka.

Simbol, bagaimanapun sangat dibutuhkan bahkan mendesak untuk terus dimunculkan, baik sebagai identitas ke-Kalimantan Selatan-an, maupun sebagai identitas kemampuan orang Kalimantan di ranah nasional. Tanpa simbol-simbol seperti diatas, sulit untuk menyatakan bahwa orang Kalimantan sejajar dengan putra-putri Indonesia dari daerah lain.

Simbol dapat muncul dengan sendirinya, tanpa desain dan skenario untuk memunculkannya, Namun, simbol juga dapat dirancang sedemikian rupa untuk memunculkannya dalam berbagai ranah, termasuk memunculkan simbol-simbol kebanggaan orang Kalimantan di ranah nasional dalam berbagai bidang, latar dan profesi.

Desain simbol dan pemunculan orang-orang berkaliber nasional asal daerah tertentu nampaknya telah lama dipakai orang-orang Padang, Sumatera Barat, Batak, Sumatera Utara dan terakhir orang-orang Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya tokoh asal daerah-daerah tersebut yang mengemuka di ranah nasional. Sebaliknya, munculnya orang-orang Kalimantan diatas, dalam hipotesa saya lebih banyak merupakan kemunculan simbol tanpa desain, alias atas perjuangan sendiri, tanpa melibatkan konsolidasi dan strategi pemunculan simbol secara sadar dan bersama-sama.

Hentikan Konfilk!

Desain simbol dalam konteks pemunculan orang-orang Kalimantan membutuhkan konsolidasi dan solidaritas yang kuat, Bahkan terkadang membutuhkan sikap lapang dada untuk memunculkan dan mendukung tokoh tertentu secara bersama-sama, tanpa harus merasa tercederai, apalagi tersaingi.

Salah satu faktor rumitnya pemunculan simbol-simbol orang Kalimantan adalah adanya budaya berkonflik. Budaya ini menjadikan sesama orang Kalimantan selalu terlibat konflik dan pertarungan yang mengarah kepada kompetisi yang kurang sehat, Akibatnya kita selalu sibuk berkonflik, sementara orang lain (baca; daerah lain) terus melakukan konsolidasi dan memunculkan banyak simbol di berbagai ranah di level nasional.

Kita banyak melewatkan begitu saja momentum-momentum pemunculan simbol, tanpa hendak melakukan konsolidasi untuk mendorong orang Kalimantan tertentu yang dianggap “layak jual” sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Ketidaksadaran atau bisa jadi kesengajaan untuk tidak memunculkan simbol-simbol ini terjadi pada hampir seluruh masyarakat Kalimantan ini, termasuk para elitnya. Terkait dengan budaya berkonflik, jangan-jangan kita lebih senang melihat tidak satupun orang Kalimantan yang mampu eksis dilevel nasional, daripada harus berbesar hati melihat saudara kita sendiri menjadi tokoh dan icon kebangaan Kalimantan ini.

(Dipublikasikan oleh Harian Banjarmasin Post)

Sewaktu makan siang, disela-sela aktivitas kuliah yang cukup padat di UK Malaysia. Saya dan beberapa rekan mahasiswa asal Indonesia terlibat dalam perbincangan yang cukup serius. Seorang teman yang juga dosen di sebuah universitas negeri di Sulawesi memunculkan diskursus tentang demokrasi. Dia mengatakan : “Kita patut bersyukur lahir, besar dan berkarya di Indonesia. Negeri yang sangat demokratis dan menghargai setiap jengkal perbedaan”. Dia mengatakan hal itu dikarenakan sebelumnya beberapa kawan mencoba membandingkan kondisi Indonesia-Malaysia, utamanya dalam konteks sosio-politik.

Sebagaimana diketahui, Malaysia adalah negara yang (tak) “sedemokratis” kita. Di negara ini, tak semua orang bebas turun ke jalan berunjuk rasa dengan berbagai tema. Hal yang sangat berbeda dengan apa yang saya rasakan di Indonesia. Menjadi demonstran merupakan harga mahal di negara dengan sistem monarki konstitusional ini. Bahkan, beberapa waktu lalu sekelompok etnis India di Malaysia berunjuk rasa menuntut ganti rugi atas perlakuan diskriminatif terhadap etnis mereka selama 50 tahun Malaysia merdeka. Hasilnya, lima orang tokoh demonstran tersebut di seret ke meja hijau.

Kesan “ototarian” demikian dirasakan dan diakui oleh banyak kalangan di Malaysia, tak terkecuali oleh para guru besar di bidang ilmu politik dan hukum tatanegaranya. Seorang Professor senior di bidang hukum konstitusi pada UK Malaysia pernah terlibat diskusi hangat dengan saya dalam mata kuliahnya. Ia menanyakan tentang fourth amandement (amandemen keempat UUD 1945) kepada saya. Menurutnya dengan adanya empat kali amandemen, Indonesia semakin menegaskan diri menjadi negara yang paling demokratis di ASEAN. Tak lama berselang, saya menujukan pertanyaan balik kepada beliau. Saya menyatakan “ Kalau anda sepakat Indonesia adalah negara paling demokratis di ASEAN, Mengapa Malaysia tak mencoba membangun demokrasi seperti Indonesia?”, Sebagai contoh mengapa dalam sistem kepartaian tak ada yang berani menandingi UMNO?. Sembari bercerita di masa lalu, saya katakan di Indonesia, kami berani meneriakkan reformasi dan membangun sistem kepartaian yang multi. Pada Pemilu 2009 di awal reformasi, Indonesia memiliki 48 partai peserta pemilu. Dan mengapa pula para ilmuwan Malaysia tak berani mengeluarkan pernyataan kritis terkait berbagai isu miring di seputar pemerintahan akhir-akhir ini?.

Pertanyaan saya tersebut di jawab dengan lantang oleh sang Professor tadi. Ia menegaskan “Jika demokrasi masih mendatangkan kesimpangsiuran pranata dalam masyarakat, saya lebih memilih “semi-demokrasi”, namun menjamin tertib masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakatnya”. Jawaban Professor itu membuat saya sontak terbangun dari berbagai cerita yang saya banggakan atas demokratisasi di Indonesia. Jawaban Professor itupula mengingatkan saya pada pernyataan Wapres Muhammad Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, bahwa demokrasi hanyalah cara, bukan tujuan, Pernyataan yang bertolak belakang dengan tesis Ichlasul Amal dalam sebuah situs media nasional yang menyatakan bahwa demokrasi tak ada kaitannya dengan kesejahteraan.

Dalam makan siang itu saya menceritakan diskusi saya dengan sang Professor pada teman-teman asal Indonesia yang terlibat dalam perbincangan makan siang itu. Kamipun seakan tak sepakat dengan tesis sang Professor, Kalla, maupun Amal. Bagi kami demokrasi di Indonesia harus terus dijaga dan dikawal. Demokrasi di republik ini harus memiliki korelasi positif dengan berbagai tujuan luhur bangsa, salah satunya kesejahteraan. Sebab, jika demokrasi hanya menghasilkan kesimpangsiuran dan kesengsaraan masyarakat, maka jelas ada yang salah dari implementasi demokrasi. Bukan dari demokrasinya. Sebagai contoh, Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang baik, namun begitu pillkada diisi oleh para calon kepala daerah yang cacat integritas, moralitas dan kapasitasnya ditambah pula dengan berbagai atraksi diseputar pilkada yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, Maka bukan Pilkadanya yang salah, namun implementasi-nya yang harus dikawal secara ketat. Sepatutnya kita bisa secara perlahan memperbaiki ini semua, hanya saja (mungkin) masih menikmati gaya demokrasi yang (tak) mensejahterakan ini. Entah sampai kapan??

(Dimuat di Harian Banjarmasin Post, 22 Januari 2008)

Beberapa hari lalu di sebuah acara bertempat di hotel berbintang empat di Banjarmasin, seorang pejabat propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kala itu mewakili Gubernur Kalsel menyebutkan jumlah penduduk miskin di propinsi ini sebanyak 971.000 orang atau setara dengan 31,22% dari seluruh penduduk propinsi ini.

Angka kemiskinan yang disebutkan pejabat tersebut membuat saya dan beberapa rekan yang hadir dalam seminar tersebut mengelus dada lantaran disaat yang bersamaan dipresentasikan perihal kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalsel yang telah diekploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar, utamanya di sektor pertambangan. Hal ini diperparah dengan data indek pembangunan manusia (IPM) yang dikeluarkan BPS pada 2007. Data itu menempatkan indek pembangunan manusia di Kalsel menempati urutan ke-26 dari 33 propinsi di Indonesia. Sebagai perbandingan propinsi Kalteng berada di posisi ke-5 dan Kaltim diposisi ke-6. IPM disusun dengan memperhatikan tiga hal, yakni, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan indeks daya beli penduduk disetiap propinsi.

data-data tersebut membuat kita bertanya, mengapa kita tak tersejahterakan oleh limpahan SDA yang tersemanyam di perut bumi Kalsel?. Kita bak (terus) kelaparan di tengah kampung petani. Satu pertanyaan yang tak pernah menemukan jawabannya sampai dengan 57 tahun usia propinsi ini. Inilah pekerjaan rumah (PR) terbesar kita pada saat ini, termasuk pimpinan daerah yang telah diberikan amanah langsung oleh rakyat Kalsel pada Pilkada 2005 lalu.

Menata Kebijakan

Tidak adanya korelasi positif antara potensi dan kekayaan SDA Kalsel dengan kesejahteraan manusianya adalah persoalan akut yang harus segera diselesaikan. Pola penyelesaian masalah ini sangat tergantung pada sejauhmana pemerintah daerah dibawah komando pimpinan daerah berani menata kebijakannya agar dapat keluar dari persoalan ini.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pimpinan daerah dalam menjawab persoalan ini. Pertama : Menetralisir kebijakan yang ”dipengaruhi” atau rentan ”dicitrakan ditunggangi” oleh kepentingan pengusaha dan mengangkangi rakyat. Kebijakan seperti diperbolehkannya angkutan batu bara melalui jalan umum adalah kebijakan yang harus segera dihentikan. Kebijakan-kebijakan semacam ini jika terus dipelihara akan membuat antipati publik terhadap ekploitasi SDA, terlebih hasil eksploitasi tersebut tak membuat masyarakat luas merasa diuntungkan. Selain itu, dalam kajian hukum tatanegara dan administrasi negara, kebijakan demikian dapat mengindikasikan adanya discrecionary corruption (korupsi diskresi), yaitu korupsi (baca; penyalahgunaan) yang dilakukan melalui kebijakan yang dimiliki oleh aparatur negara.

Kedua : Menata kebijakan yang berkaitan dengan eksplotasi SDA di Kalsel. Sebagai contoh, penataan terhadap program community development (CD) yang merupakan break down dari kewajiban perusahaan dalam kontek corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan). Penataan kebijakan tentang CD secara lebih rinci dan tegas idealnya diambil oleh pemerintah daerah Kalsel dengan cara mengeluarkan kebijakan regulasi, semacam peraturan daerah (Perda). Perda tentang CD yang mengatur tentang kewajiban diberlakukannya CD bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Kalsel, dari mana dana CD diambil, kepada siapa dan sektor apa saja CD dialokasikan, lembaga apa yang berhak mengelola CD, bagaimana pengawasan untuk memestikan agar program CD benar-benar tepat sasaran, serta sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan CD secara benar di propinsi ini. Langkah berani untuk segera menyusun perangkat hukum yang mengatur persoalan ini, jika dilakukan secara sungguh-sungguh akan berakibat pada peningkatan harkat hidup masyarakat Kalsel yang saat ini telah “terkepung” oleh banyaknya perusahaan

Ketiga : Mengemplementasikan nilai-nilai good governance (GG) dalam pelayanan publik. Sebagai propinsi yang menjadi percontohan penerapan GG di Indonesia, Kalsel sedapat mungkin menerapkan nilai-nilai GG, minimal di level pemerintahan. Pungutan liar, pemberian fee pada setiap proyek pemerintah dan berbagai “budaya” birokrasi yang bertentangan dengan GG seharusnya telah lenyap dari tubuh birokrasi di Kalsel saat ini. Penerapan GG yang baik akan berakibat pada lajunya investasi, meningkatnya sektor usaha, termasuk peningkatan pendapatan daerah. Sebagaimana diketahui pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel baru mencapai Rp,1,2 trilyun, dimana Rp.500 Milyar merupakan dana alokasi umum yang dikucurkan pusat. Itu berarti hanya ada sekitar Rp.700 Milyar yang dihasilkan oleh Kalsel sendiri. Suatu pencapaian yang tak menggembirakan pada usia 57 tahun keberadaan propinsi ini.

***

Penataan kebijakan perlu segera dilakukan oleh pimpinan daerah yang memegang otoritas atas hal tersebut. Kalsel saat ini membutuhkan pemimpin daerah yang bukan hanya ”terpanggil” untuk memimpin, namun berani memimpin pada saat kepemimpinan itu diamanahkan kepadanya. Pemimpin yang baik, tak akan pernah membiarkan banua ini ”kelaparan di kampung petani”. Kita-pun harusnya tak kan pernah rela ”termiskinkan” oleh diri kita sendiri. Selamat HUT Kalsel !!!

(Dimuat di Harian Banjarmasin Post pada saat HUT ke-57 Kalsel)